MAHASISWA ASING BEKERJA DI AUSTRALIA MASIH "DIEKSPLOITASI"

Para mahasiswa internasional yang menjadi peserta dialog dengan Wakil Perdana Menteri Australia Julia Gillard di Canberra, Senin, menyoroti kondisi diskriminatif dan eksploitatif yang masih kerap dirasakan para mahasiswa asing yang bekerja paruh waktu untuk menambah uang saku.

"Masalah eksploitasi mahasiswa internasional yang bekerja paruh waktu karena mendapat bayaran di bawah standar bayaran yang diterima mahasiswa Australia adalah salah satu sub-isu yang dibahas di kelompok isu besar 'perlakuan adil' bagi mahasiswa internasional," kata Peserta Dialog asal Indonesia, Ratna Fitriani.

Selain soal eksploitasi yang masih dirasakan mahasiswa internasional yang bekerja paruh waktu, ada tujuh sub-isu lain yang dibahas para peserta yang bertanggungjawab pada pokok bahasan masalah "perlakuan adil", kata mahasiswi Universitas Queensland ini.

Ke-tujuh isu tersebut adalah soal bagaimana "nilai" keberadaan mahasiswa internasional diakui masyarakat Australia karena pada dasarnya mereka tidak hanya mendatangkan menfaat secara ekonomis tetapi juga mendukun pengembangan sains di Australia.

Para mahasiswa asing itu memandang perlu adanya lembaga ombudsman yang menampung dan menyalurkan komplain (keluhan) mahasiswa internasional di Australia. Selain itu, disoroti pula isu rasisme dan masalah sertifikasi nilai bahasa Inggris (IELTS), kata Ratna.

Dalam isu rasisme, kasus rasisme tidak hanya pernah dialami para mahasiswa India tetapi juga mahasiswa berkebangsaan lain di Australia.

"Kita juga menyoroti isu transparansi kualitas universitas-universitas di Australia, biaya pendidikan yang terus meningkat dan masalah pelayanan kampus, serta biaya pendidikan anak yang orangtuanya menjadi mahasiswa di Australia," katanya.

Pertemuan dua hari Wakil Perdana Menteri Australia Julia Gillard dengan 31 orang mahasiswa internasional yang sedang studi di berbagai perguruan tinggi negara itu berlangsung di Canberra hingga Selasa.

Selain Ratna, suara mahasiswa Indonesia juga diwakili oleh Siti Khodijah (mahasiswi Universitas Melbourne). Kedua mahasiswi Indonesia itu terpilih di antara 1.300 orang mahasiswa internasional yang mengajukan lamaran untuk menjadi peserta dialog dengan Wakil PM yang juga Menteri Pendidikan Australia Julia Gillard itu.

Dalam pertemuan hari pertama, para peserta tidak hanya membahas isu besar menyangkut perlakuan adil bagi mahasiswa asing di Australia, tetapi juga isu-isu besar lainnya seperti inklusi sosial, mutu pendidikan, pemasaran, pelayanan dasar, fasilitas ibadah dan pengelolaan pembiayaan bagi mahasiswa internasional.

"Termasuk dalam masalah 'basic services' (jasa pelayanan dasar) adalah transportasi, akomodasi, tempat penitipan anak (child care) dan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa asing," kata Ratna.

Kegiatan yang dinamakan "diskusi meja bundar mahasiswa internasional" ini dipandang Kementerian Pendidikan Australia sebagai "peluang" emas bagi para wakil mahasiswa asing untuk mendiskusikan berbagai masalah yang mereka hadapi selama di Australia dan mencari solusi atas masalah-masalah tersebut.

Citra Australia sebagai negara tujuan belajar bermutu dan aman bagi pelajar dan mahasiswa internasional sempat tercoreng setelah pecah aksi demonstrasi besar mahasiswa India yang dipicu oleh serangkaian insiden serangan fisik terhadap mahasiswa India di Melbourne.

Jumlah mahasiswa internasional di Australia diperkirakan mencapai 450 ribu orang. Kehadiran mereka itu memberikan sumbangan bagi perekonomian Australia sebesar 12,5 miliar dolar Australia (2007).

*) My updated news for ANTARA on Sept 14, 2009