EEP: PENYELENGGARAAN PEMILU SESUAI TARGET SANGAT KRUSIAL

Penyelenggaraan Pemilu 2009 sesuai dengan target yang telah dipatok merupakan masalah paling krusial bagi bangsa mengingat pendeknya waktu dan sangat seriusnya implikasi yang dihasilkan, kata Pakar politik Universitas Indonesia (UI), Eep Saefulloh Fatah.

"Penyelenggaraan pemilu sesuai dengan target yang sudah dipatok itu meliputi banyak hal seperti distribusi logistik, pengaturan pelaksanaan hari H, dan sosialisasi pencentangan. Ini sangat krusial karena waktu yang pendek dan implikasi yang sangat serius," katanya menjawab ANTARA di Sydney, Sabtu malam.

Pengunduran pelaksanaan pemilu akan berimplikasi pada keterlambatan pelantikan para anggota DPR dan presiden-wakil presiden terpilih. Kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya krisis ketatanegaraan akibat belum adanya mekanisme undang-undang yang mengatur perihal kelebihan masa jabatan presiden-wakil presiden RI, katanya.

"Kita berbeda dengan Amerika Serikat. Desain institusi kita belum selesai," kata Eep yang kehadirannya di Sydney untuk mengisi acara "Bincang-Bincang Cerdas Pemilu 2009" KJRI Sydney bersama mantan Rektor UGM, Prof.Ichlasul Amal, itu.

Karena itu, Pemilu legislatif 9 April dan pemilihan presiden (Pilpres) RI Juli mendatang tidak boleh diundur karena konsekuensinya yang tidak mampu ditanggung oleh bangsa, katanya.

Eep tidak melihat kampanye partai politik sebagai hal yang krusial. Sebaliknya, implikasi hasil pemilu seperti pemberlakuan "parliamentary threshold" (ambang batas perolehan suara di DPR-RI) sebesar 2,5 persen adalah masalah krusial lain yang patut diantisipasi.

"Saya khawatir ada partai politik yang mempersoalkan masalah 'parliamentary threshold' dan mengeskalasi konflik," katanya.

Menurut Eep, sekalipun "parliamentary threshold" itu diperlukan untuk menyeleksi partai-partai politik, dalam pelaksanaannya langkah-langkah antisipatif yang menyeluruh mutlak diperlukan, seperti adanya dispensasi bagi calon atau kelompok minoritas tertentu sehingga tetap mereka terwakili di parlemen.

Sebelumnya, dalam paparannya di depan puluhan warga Indonesia yang menghadiri acara "Bincang-Bincang Cerdas Pemilu 2009" KJRI Sydney di kampus Universitas New South Wales (UNSW), pakar politik yang dikenal sebagai kolumnis produktif ini menegaskan bahwa demokrasi adalah pilihan yang tepat bagi Indonesia.

Namun kemampuan manajemen demokratisasi di Tanah Air yang masih berjalan tertatih-tatih harus segera diperkuat karena manajemen demokratisasi berkaitan dengan manajemen pemerintahan, dukungan politik, dan manajemen kebijakan, katanya.

Pemilu legislatif 9 April diikuti 11.255 orang calon anggota legislatif (caleg) dengan 38 parpol peserta pemilu di tingkat nasional. Dari total jumlah caleg itu, hanya lima persen saja yang akan duduk di 560 kursi di DPR-RI. Pemilu legislatif akan disusul dengan pilpres Juli mendatang.

*) My updated news for ANTARA on March 28, 2009