DUBES PRIMO SERAHKAN SURAT KEPERCAYAAN

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Australia dan Vanuatu yang baru, Primo Alui Joelianto, Kamis, menyerahkan Surat Kepercayaan kepada Gubernur Jenderal Australia Quentin Bryce yang diwakili Gubernur negara bagian New South Wales (NSW) Marie Bashir di Canberra.

Minister Counselor Bidang Politik KBRI Canberra, Samsu Rizal, yang mengikuti jalannya acara penyerahan yang berlangsung di "Wisma Pemerintah" (government house) Canberra itu, mengatakan, Gubernur Jenderal Quentin Bryce sedang berkunjung ke Afrika sehingga mewakilkannya ke Gubernur NSW Marie Bashir.

Acara penyerahan surat kepercayaan itu berlangsung singkat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Sebagai bagian dari tahapan acara, Dubes Primo sempat meninjau barisan pasukan kehormatan.

Acara yang berlangsung tepat pukul 09.30 waktu Canberra itu juga diisi dengan ramah tamah singkat Dubes Primo dan istri dengan administratur (gubenur NSW) dan sejumlah pejabat Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia, katanya.

Di antara pejabat DFAT yang hadir adalah Wakil Sekretaris David Ritchie yang pernah menjadi duta besar Australia untuk Indonesia (2002-2005), kata Samsu Rizal.

Selain dirinya, pada acara itu, Dubes Primo dan istri turut didampingi Minister Counselor Bidang Pensosbud KBRI Canberra, Raudin, dan Atase Pertahanan RI di Canberra, Marsekal Pertama Kuswantoro.

Dubes Primo menempati pos barunya di Canberra sejak 15 Februari lalu. Sebelumnya, diplomat karir yang menggantikan posisi TM Hamzah Thayeb itu pernah bertugas sebagai Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Deplu RI (2006-2008) dan Dubes RI di Wellington, Selandia Baru.

Saat ini fondasi hubungan bilateral Indonesia-Australia sudah semakin menguat ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Keamanan yang juga dikenal dengan Perjanjian Lombok pada 13 November 2006 dan intensnya saling kunjungan para pejabat pemerintah dan anggota parlemen kedua negara.

Perjanjian Lombok yang resmi berlaku sejak Februari 2008 itu merupakan landasan kuat kedua negara untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang pertahanan, penegakan hukum, kontra terorisme, intelijen, keamanan maritim dan penerbangan serta keamanan pencegahan senjata pemusnah massal.

Bidang kerjasama lainnya dalam perjanjian itu juga meliputi kerjasama pengelolaan tanggap darurat, kerjasama dalam organisasi dunia tentang isu-isu keamanan dan kerjasama antarmasyarakat.

Namun di tengah menguatnya kerja sama bilateral di tingkat pemerintah, mispersepsi dan kesalahpahaman masih mewarnai hubungan di tingkat rakyat seperti diakui banyak tokoh masyarakat sipil kedua negara yang menghadiri Konferensi Besar Hubungan Indonesia-Australia di Sydney Februari lalu.

*) My news for ANTARA on March 26, 2009