SETAHUN RUDD BERKUASA "MASA ROMANTIS" HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA

Oleh Rahmad Nasution

Pemerintahan Perdana Menteri Kevin Rudd, Selasa (25/11), genap berusia satu tahun satu hari. Memasuki tahun kedua usia pemerintahannya, popularitas PM Rudd dan Partai Buruh yang mengatarnya ke kursi kekuasaan justru meningkat di mata rakyat Australia.

Terdongkraknya popularitas PM Rudd dan Partai Buruh saat ini dibandingkan ketika mereka mengalahkan John Howard dan koalisi Partai Liberal-Nasional yang telah berkuasa sekitar 11 tahun dalam Pemilu 24 November 2007 itu diperkuat oleh hasil survei Newspoll.

Hasil survei yang dipublikasi berbagai media setempat itu menunjukkan tingkat kepuasaan publik pada kepemimpinan Rudd mencapai 67 persen atau jauh melebihi Pemimpin Oposisi Malcolm Turnbull yang hanya mencapai 52 persen.

Mayoritas responden juga lebih menyukai Partai Buruh daripada kubu oposisi dengan perbandingan 55 - 45 persen. Di tengah kabar baik bagi kubu Rudd ini, bagaimana kualitas hubungan bilateral Australia dan Indonesia selama setahun pertama usia pemerintahan Partai Buruh?

Pertanyaan ini diajukan di tengah semakin intensifnya upaya Canberra mendekati China dan India yang diyakini mampu menjadi lokomotif kerja sama ekonomi yang membuka peluang-peluang baru pada saat dunia diterpa krisis keuangan serius yang pada awalnya dipicu oleh melemahnya perekonomian Amerika Serikat.

Di mata Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith, perjalanan setahun pertama pemerintahan Partai Buruh merupakan "tahun produktif" bagi hubungan dan kerja sama bilateralnya dengan Indonesia.

Betapa tidak, Menlu Smith mencatat setidaknya ada 29 kunjungan tingkat menteri dari kedua negara sejak Partai Buruh kembali berkuasa.

Di antaranya adalah kehadiran PM Rudd di KTT Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) di Bali Desember 2007 dan kunjungan kenegaraan pertamanya ke Jakarta Juni 2008, serta kunjungan Menlu Smith, Menteri Perdagangan Simon Crean, dan Menteri Pertahanan Joel Fitzgibbon ke Indonesia.

PM Rudd sendiri telah dijadwalkan kembali mengunjungi Indonesia untuk memimpin pertemuan Forum Demokrasi di Bali bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 9-10 Desember mendatang.

Dari pihak Indonesia, Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda dan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono termasuk di antara para anggota kabinet pemerintahan SBY yang mengunjungi Australia di era PM Rudd.

Pertemuan Forum Menteri Australia-Indonesia (AIMF) ke-sembilan yang berlangsung 12 November lalu di Canberra semakin menegaskan "tahun produktif" hubungan kedua negara karena jumlah menteri yang hadir mendapai 12 orang.

Mereka itu adalah Menlu Stephen Smith, Mendag Simon Crean, Menteri Imigrasi dan Kewarganegaraan Senator Chris Evans, Menteri Perubahan Iklim dan Air Senator Penny Wong, Menteri Lingkungan Hidup Peninggalan Sejarah dan Seni Peter Garrett, Jaksa Agung Robert McClelland dan Menteri Dalam Negeri, Bob Debus.

Seterusnya dari pihak Indonesia hadir Menlu Hassan Wirajuda, Mendag Mari Pangestu, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta.

Pertemuan AIMF ke-sembilan yang mengupas berbagai isu kerja sama bilateral dan respons kedua negara pada masalah krusial dunia saat ini menghasilkan dua pernyataan bersama menteri yang mencerminkan kondisi dinamis dan progresif hubungan Indonesia-Australia.

AIMF di Canberra

Kedua pernyataan itu adalah Pernyataan Bersama Menteri AIMF kesembilan tentang Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Manusia, serta Pernyataan Bersama Menteri berisi 47 paragraf yang menggarisbawahi kerjasama, keprihatinan dan respons kedua negara berkaitan dengan masalah regional dan global, peluang kerja sama perdagangan dan investasi, kemitraan pembangunan, dan penguatan hubungan di tingkat rakyat.

Menlu Stephen Smith menyebut AIMF di Canberra itu sebagai bagian penting dari tahun kerja sama produktif yang sangat sibuk bagi kedua negara.

Di antara rekam jejak pencapaian kerja sama di tahun produktif itu adalah penandatangan proses verbal pertukaran nota diplomatik yang menandai mulai berlakunya Perjanjian Keamanan Indonesia -Australia (Perjanjian Lombok) di Perth 7 Februari 2008 dan hasil kunjungan PM Rudd ke Jakarta Juni 2008.

Hasil kunjungannya di Jakarta itu antara lain menghasilkan program kemitraan pembangunan lima tahun Australia-Indonesia senilai 2,5 miliar dolar Australia, kerja sama Australia dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta pengumuman fase kedua program kerja sama pembangunan ASEAN-Australia.

Di Jakarta pula, dibuat pernyataan Bersama SBY-Rudd tentang Perubahan Iklim, nota kemitraan karbon hutan, kesepakatan kedua negara untuk memperluas kerja sama keamanan dalam kerangka Perjanjian Lombok serta perluasan dialog antar-iman,serta diumumkannya usul Australia untuk menyelenggarakan konferensi hubungan bilateral dan proposal kedua negara tentang koordinasi tanggap bencana regional di KTT APEC Peru.

Kerja sama bilateral Indonesia-Australia dalam koordinasi tanggap bencana regional senilai 67 juta dolar Australia untuk lima tahun itu telah pun diumumkan oleh PM Rudd dan Presiden SBY di sela pertemuan pemimpin (KTT) Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Lima, Peru, 22 November lalu.

Adalah juga pemerintahan Partai Buruh yang melahirkan sejarah baru dalam hubungan kedua negara maupun dalam sejarah kehidupan korps diplomatik di Canberra.

Sejarah baru yang dimaksud adalah kehadiran utusan khusus PM Rudd, Menlu Stephen Smith dan Menhan Joel Fitzgibbon secara bersamaan dalam resepsi diplomatik hari ulang tahun Kemerdekaan RI ke-63 di Wisma Indonesia 26 Agustus lalu karena hal yang sama tiada pernah terjadi selama 11 tahun pemerintahan Howard.

Melihat rekam jejak kerja sama dan komitmen kerja sama bilateral di berbagai bidang dan diperkuat pula dengan hubungan pribadi yang semakin kuat antara para pemimpin, anggota kabinet, dan anggota parlemen kedua negara, prospek hubungan memasuki tahun kedua pemerintahan PM Rudd relatif cerah.

Seperti diakui bersama oleh Menlu Hassan Wirajuda dan Menlu Stephen Smith, hubungan Indonesia dan Australia saat ini adalah hubungan yang "first class" kendati dua bangsa yang bersahabat ini akan senantiasa dihadapkan pada perbedaan-perbedaan sikap yang menuntut kedewasaan berfikir dan bertindak dari seluruh komponen bangsa masing-masing.

*) My news article for ANTARA on Nov 25, 2008