INDONESIA SAATNYA FIKIRKAN PENGEMBANGAN "CENTERLINK" UNTUK RAKYAT

Pemerintah RI sudah saatnya memikirkan pengembangan "centerlink" seperti yang telah lama dimiliki Australia untuk memaksimalkan pelayanan keamanan sosial dan upaya memandirikan rakyat. Badan ini merupakan langkah lanjutan dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang selama ini sudah berjalan.

Usul perlunya dikembangkan "centerlink" ini mengemuka dalam diskusi akademis Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Universitas Queensland (UQISA) di Brisbane, Jumat, yang menghadirkan tiga mahasiswa doktoral UQ asal Indonesia sebagai pembicara.

Ketiga pembicara dalam diskusi yang membahas masalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan alternatif energi baru untuk Indonesia itu adalah Hidayat Amir (mahasiswa doktoral bidang ekonomi), Yalun Arifin (bio-teknik) dan Bob Hardian (teknologi informasi).

Hidayat Amir mengatakan, BLT dinilai "cukup baik" sebagai langkah awal pemberian subsidi kepada rakyat miskin namun program "penyelamatan" ini selayaknya diikuti pula dengan berbagai langkah konkrit pemberdayaan rakyat.

"Skema subsidi harus segera dialihkan dari subsidi produk yang rentan distorsi kepada subsidi langsung (orang) sebagai kewajiban asasi negara terhadap rakyatnya," katanya.

Dalam konteks penyaluran subsidi yang langsung kepada rakyat ini, keberadaan "centerlink" sangat diperlukan. Untuk itu, budaya "rent-seeker" (mencari-cari proyek) mutlak dikikis dan keterpaduan visi dan misi antara pemerintah pusat dan pemerintahan kota/kabupaten sangat penting, katanya.

Sementara itu, Bob Hardian melihat "centerlink" sangat mungkin dikembangkan di Indonesia selama negara ini sudah memiliki data kependudukan yang benar dan berhasil melakukan konsolidasi data kependudukan tersebut.

Secara teknis, upaya mengonsolidasi data kependudukan itu tidak ada masalah namun hal ini justru terkendala oleh hal-hal yang bersifat politis. "Selama 'database' kependudukan kita tidak benar, kita masih sulit mewujudkan 'centerlink', " katanya.

Sependapat dengan Bob, seorang peserta diskusi, Akhmad Muzakki, mengatakan, "centerlink" berhasil dibangun Australia bukan semata-mata karena data kependudukan dan infrastruktur teknologi penunjang negara ini sudah mapan, tetapi hal ini juga berkaitan dengan kejelasan pilihan konsep "welfare state" (negara kemakmuran).

"Di Australia, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat dikontrol oleh rakyat sebagai pembayar pajak. Rakyat di sini nomor satu," katanya.

Berbeda dengan Australia, Indonesia tampaknya belum memiliki semua prasyarat seperti yang dimiliki Australia, katanya.

Terkait dengan harga minyak dunia yang terus naik dan bahkan diprediksi bisa mencapai 200 dolar Amerika Serikat (AS) per barel pada akhir 2008 atau awal 2009, Hidayat Amir mengatakan, Indonesia memerlukan kebijakan yang komprehensif di bidang energi.

"Produksi minyak Indonesia terus merosot namun konsumsi meningkat pesat. (Untuk ini) perlu kebijakan yang komprehensif di bidang energi terkait dengan konversi energi, energi alternatif dan investasinya serta sisi konsumsinya. Kebijakan yang tepat masa kini baru akan dinikmati dua puluhan mendatang," katanya.

Hanya saja yang terjadi adalah "banyak kebijakan yang lebih bersifat kumulatif daripada alternatif," katanya.

Mengenai sumber energi alternatif yang paling layak dikembangkan Indonesia, Yalun Arifin mengatakan, pilihannya adalah bahan bakar nabati (bio-fuel) karena, kendati tingkat polusinya relatif sama dengan minyak bumi, "bio-fuel" unggul dari segi keberlanjutan ketersediaan sumber energi.

Dalam hal ini, bahan bakar nabati yang dihasilkan selayaknya tidak mengganggu stok bahan pangan sehingga pengembangan etanol dari limbah kertas atau pun sisa gergaji misalnya patut mendapat perhatian, katanya.

*) My news for ANTARA on July 4, 2008