Isi laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) bentukan Indonesia-Timor Leste yang seyogianya diumumkan secara resmi awal pekan depan namun telah dibocorkan pihak tertentu ke media di Australia hanya akan "membawa kesulitan kecil" kepada kedua negara, kata seorang akademisi ANU."Kalau kita percaya dengan berita-berita Suratkabar 'The Sydney Morning Herald' dan 'The Age' hari ini tentang isi laporan KKP itu, mungkin laporan tersebut hanya akan menimbulkan kesulitan kecil saja kepada Indonesia dan Timor Leste," kata Dr.George Quinn, Indonesianis yang juga pakar masalah Timor Leste di Universitas Nasional Australia (ANU), kepada ANTARA yang menghubunginya dari Brisbane, Jumat.
Kesulitan kecil yang dimaksudkan adalah penyangkalan banyak pihak di Indonesia terhadap keterlibatan mereka dalam insiden kekerasan di Timor Leste pasca-pengumuman jajak pendapat tahun 1999. Namun laporan KKP itu tidak akan diikuti oleh pengambilan tindakan hukum terhadap orang-orang yang disangka terlibat, katanya.
"Sejak dulu banyak orang di Indonesia tidak merasa bertanggungjawab terhadap insiden 1999, dan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah bekas orang besar di tubuh TNI sedangkan banyak orang TNI yang bertanggungjawab (dalam insiden 1999), hal ini adalah 'embarassment' (malu) bagi SBY," katanya.
Namun, malu bagi Presiden Yudhoyono yang ditimbulkan oleh adanya pengakuan pemerintah Indonesia "bertanggungjawab secara institusional" terhadap berbagai tindak kekerasan di Timor Timur tahun 1999 itu "hanya sepintas saja", kata George Quinn.
Laporan KKP itu pun belum tentu dapat menyeret para pejabat militer Indonesia yang disangka terlibat, seperti Jenderal (Purn) Wiranto, ke pengadilan, kata akademisi penerima penghargaan tertinggi bidang pendidikan dari Rektor ANU tahun 2007 itu.
Mantan gubernur Timor Timur Abilio Soares misalnya sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang dibentuk Indonesia dalam kasus Timtim dan sudah "masuk penjara". "Saya kira tidak akan ada pengambilan tindakan hukum kepada Abilio. Yang pasti, ini memang pukulan bagi Wiranto," kata George Quinn.
Argumentasi bahwa keluarnya laporan KKP yang dibentuk Indonesia dan Timor Leste pada 2005 ini tidak akan sampai membawa para tersangka aksi kekerasan Timtim 1999 ke pengadilan didasarkan pada kenyataan bahwa baik Indonesia maupun Timor Leste enggan mengambil tindakan hukum terhadap mereka, katanya.
"Baik di Indonesia maupun di Timtim ada keengganan untuk mengambilan tindakan hukum kepada pelaku."
"Keengganan Timtim itu misalnya bisa dilihat dari pendirian Xanana Gusmao yang sudah lama menginginkan sebaiknya Timtim menatap ke masa depan. Dengan adanya kemerdekaan di Timtim berarti timtim sudah memperoleh keadilan," kata Indonesianis produktif yang sempat mengenyam pendidikan di UGM Yogyakarta ini.
Tidak akan lama
George Quinn mengatakan, seandainya apa yang dilaporkan beberapa media Australia tentang bocoran isi laporan KKP yang mereka terima itu benar adanya, dipastikan akan muncul suara santer yang menuntut pengadilan atas mereka yang diduga terlibat namun "suara-suara yang menuntut" ini tidak akan berlangsung lama.
"Saya pribadi agak ragu apakah mahkamah atau pengadilan akan bisa dilakukan mengingat tidak kuatnya niat Indonesia dan Timor Leste (untuk melakukan hal itu-red.). Kalau ada tindakan hukum, tentu ini akan menimbulkan ketegangan antara Timtim dan Indonesia. Justru Timtim tidak ingin ada ketegangan dengan Indonesia," katanya.
Dalam masalah ini, posisi pemerintah Australia sudah jelas, yakni tidak ingin hubungan bilateral Indonesia dan Timor Leste goyah. Namun di tingkat masyarakat Australia akan muncul suara-suara yang menuntut supaya ada tindakan hukum terhadap mereka yang dianggap bersalah menyusul keluarnya bocoran laporan KKP ini.
"Sebagai contoh, tadi pagi (Jumat pagi), sudah ada suara yang menuntut supaya sisa jenazah lima wartawan yang tewas di Balibo (Balibo Five) tahun 1975 dikembalikan. Ada yang percaya bahwa sisa jenazah mereka masih ada di sekitar Balibo bukan di Jakarta," katanya.
Tuntutan-tuntutan semacam ini tidak akan berlangsung lama, katanya seraya menimpali bahwa dia masih ingin memastikan kebenaran isi laporan KKP yang akan dikeluarkan secara resmi Senin depan itu.
George Quinn mengatakan, dua atau tiga minggu sebelum beberapa media Australia mempublikasi apa yang disebut mereka bocoran isi laporan KKP itu, dirinya sempat berbincang-bincang dengan Dionisio Babo Soares, anggota KKP dari Timor Leste, saat makan siang bersama di Canberra.
Pada saat itu, Soares hanya mengatakan bahwa "ada beberapa hal baru" dalam laporan itu yang belum diketahui secara luas oleh publik, katanya.
"Kelihatannya dari berita (Jumat) pagi ini, salah satu yang baru adalah adanya pengakuan Indonesia atas peran dan campur tangan dalam soal milisi tahun 1999. Tapi sebenarnya hal ini sudah diketahui sejak 1999. Hanya saja, di Indonesia masih ada yang menolak atau tidak menerima hal ini," katanya.
Dengan adanya laporan KKP yang masih harus ditunggu hingga diumumkan secara resmi, berbagai pihak di Indonesia yang selama ini menyangkal keterlibatan Indonesia dalam aksi kekerasan di Timor Leste tahun 1999 akan dapat menerima kenyataan ini, kata George Quinn.
Sementara itu, sebelumnya, Suratkabar "Sydney Morning Herald", "The Age", dan jaringan pemberitaan "ABC" edisi Jumat melansir berita tentang bocoran isi laporan KKP bentukan Indonesia-Timor Leste.
Disebutkan bahwa "para tentara, polisi dan pejabat sipil Indonesia terlibat dalam kampanye kekerasan yang terorganisir" di Timor Leste yang memicu intervensi militer Australia di wilayah bekas provinsi Indonesia itu tahun 1999.
Laporan KKP, seperti dilaporkan "The Age" menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia mengaku memiliki "tanggungjawab institusional" terhadap serangkaian kekerasan, termasuk penyiksaan, penahanan ilegal, dan pendeportasian massal warga Timtim ke wilayah Nusa Tenggara Timur.
*) My news for ANTARA on July 11, 2008
No comments:
Post a Comment