MUSUH BESAR UMAT ISLAM INDONESIA PARA KORUPTOR BUKAN AHMADI

Kepala SMA Pondok Pesantren Modern Assalaam Solo, Bambang Arif Rahman, mengatakan, musuh besar yang patut diperangi oleh umat Islam Indonesia adalah para koruptor, bukan orang-orang yang memiliki perbedaan pandangan keagamaan, seperti pengikut Ahmadiyah (Ahmadi-red.).

Dalam menegakkan kebenaran Islam, aksi kekerasan sekelompok orang di kawasan Monas Jakarta 1 Juni lalu tidak sepatutnya terjadi karena selain bertentangan dengan ajaran Islam yang damai, tindakan tersebut pun tidak disukai Nabi Muhammad SAW, katanya.

"Sepanjang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, Beliau sangat tidak suka kekerasan. Kita menyayangkan (terjadinya insiden 1 Juni 2008) karena sebenarnya ada masalah lebih besar yang harus diselesaikan Umat Islam, yakni memberantas korupsi," katanya kepada ANTARA yang menghubunginya dari Brisbane, Selasa malam.

Saat dihubungi Bambang sedang berada di Canberra untuk mengikuti Program Pertukaran Pemimpim Muda Muslim Australia-Indonesia (AIME) Gelombang III bersama Direktur Eksekutif Pusat Muslim Moderat (CMM), Muhammad Hilali Basya , dan Dosen Universitas Jambi/IAIN Sultan Thaha, Mohamad Rapik.

Menurut Sekretaris Tarjih dan Tajdid Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Boyolali Jawa Tengah itu, energi umat Islam Indonesia sepatutnya dikerahkan untuk ikut menyelesaikan persoalan-persoalan besar kebangsaan, seperti korupsi yang telah memiskinkan rakyat, bukan dikerahkan untuk melakukan kekerasan kepada orang-orang yang kebetulan memiliki penafsiran yang berbeda tentang Islam.

Ia mengatakan, sepatutnya para koruptor di Indonesia yang dijadikan musuh bersama umat Islam sehingga yang harus diperangi bukan para pengikut Ahmadiyah melainkan para koruptor karena mereka inilah yang telah memiskinkan anak negeri.

"Sebenarnya apa sih yang ditakuti dari mereka (pengikut Ahmadiyah). Secara kesejarahan, mereka sudah lama ada dan tak ada yang disakiti oleh mereka. Kalau mau diperangi, ya perangi para koruptor yang telah memiskinkan rakyat Indonesia," kata pendidik lulusan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu.

Kekerasan agama
Perihal kekerasan agama seperti yang diperlihatkan sekelompok orang beratribut Front Pembela Islam (FPI) dalam insiden 1 Juni 2008 di Jakarta itu juga disoroti peserta AIME lainnya, Muhammad Hilali Basya.

Direktur Eksekutif Pusat Muslim Moderat yang juga aktivis Muhammadiyah di Jakarta ini berpendapat bahwa kekerasan agama seperti dalam insiden 1 Juni lalu itu akan kembali terjadi di Indonesia kalau pemerintah tidak menindak tegas para pelaku dan cenderung menganggap isu ini sebagai masalah internal agama Islam.

"Selama pemerintah tidak tegas terhadap para pelaku kekerasan agama dan menganggapnya sebagai masalah internal agama yang membuat pemerintah bimbang, kondisi ini akan berpengaruh pada meningkatnya kekerasan di masyarakat," katanya.

Dalam konteks ini, pemerintah seharusnya melihat insiden ini sebagai kriminalitas, sedangkan para pemimpin agama melihatnya sebagai kesenjangan paham antara dua kelompok yang harus dijembatani oleh ormas-ormas (organisasi kemasyarakatan) agama, seperti NU dan Muhammadiyah, dengan dialog-dialog konstruktif, katanya.

Aksi kekerasan FPI dan ancaman mereka untuk memerangi para pengikut Ahmadiyah ini tidak hanya mendapat sorotan berbagai pihak di dalam negeri tetapi juga kalangan media Australia.

Insiden yang menyebabkan sedikitnya 12 orang peserta AKKBB terluka, termasuk Direktur Eksekutif International Centre for Islam and Pluralism (ICIP) Syafii Anwar, Direktur Eksekutif The Wahid Institute Achmad Suaedi, dan pemimpin Pondok Pesantren Al-Mizan KH Maman Imanul Haq Faqih itu juga mengundang kecaman Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Dalam pernyataan persnya (2/6), Kedubes AS di Jakarta menyebutkan, tindak kekerasan seperti yang dilakukan FPI ini akan berdampak serius terhadap kebebasan beragama dan berkumpul di Indonesia dan akan menimbulkan masalah keamanan.

Aparat Polri sudah memeriksa 58 orang anggota FPI terkait dengan insiden 1 Juni tersebut.

*) My updated news for ANTARA on June 4, 2008