Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan negara serta belum lahirnya figur pemimpin nasional yang kuat, berkarakter, dan mampu memajukan bangsa mendapat sorotan sejumlah mahasiswa Indonesia di Australia dalam refleksi mereka terhadap 100 Tahun Kebangkitan Nasional dan 10 Tahun Reformasi.Hidayat Amir, aktivis Perhimpunan Komunitas Muslim Indonesia, yang menyampaikan refleksinya kepada ANTARA di Brisbane, Kamis, mengatakan, ketidakadilan dalam distribusi dari manfaat kekayaan negara untuk rakyat itu tampak nyata karena kuatnya eksistensi imperialisme ekonomi di Indonesia.
"Kalaulah kita mengevaluasi semangat kebangkitan nasional, sudahkah kita menjadi bangsa yang bermartabat dan sejajar dengan bangsa lain? Sepertinya memang telah ada kemajuan. Tetapi masih banyak pula catatan merahnya. Yang paling menonjol adalah masih eksisnya imperialisme ekonomi," katanya.
Mahasiswa program doktor bidang ekonomi Universitas Queensland (UQ) itu mengatakan, manfaat dari berbagai kekayaan negara sejauh ini masih lebih banyak mengalir ke "kantong-kantong" kaum kapitalis daripada yang bisa dinikmati oleh negara untuk mensejahterakan rakyat.
"Betapa banyak kasus buruh yang dibayar teramat murah oleh imperialis raksasa perusahaan multi nasional (MNC). Ada ketidakadilan di sini. Bahkan betapa banyak anak bangsa ini yang masih belum mampu hidup layak, miskin dan kurang makan. Bahkan hari gini masih ada kasus mati kelaparan," katanya.
Kemiskinan yang membalut puluhan juta orang Indonesia itu diikuti pula oleh masalah-masalah besar lain, seperti pendidikan yang sangat penting dalam membangun jiwa dan raga bangsa Indonesia yang tangguh dan berkualitas. "Sepertinya kita semua perlu bekerja keras," katanya.
Perjalanan bangsa selama 10 tahun setelah Orde Baru tumbang tahun 1998 belum pula mampu mengubah tabiat dan budaya koruptif, katanya.
"Budaya yang destruktif ini masih melembaga dalam praktik-praktik penyelenggaraan negara sampai ke relung-relung lembaga terhormat semisal Bank Indonesia dan DPR RI. Praktik reformasi penegakan hukum pun harus didorong lebih cepat agar tidak berjalan terseok-seok," kata Amir.
Aspek penegakan hukum seraya membangun budaya baru yang anti-korupsi diyakininya dapat membantu memperbaiki bidang-bidang lain, katanya.
Terlepas dari kondisi yang masih jauh dari harapan ini, kesadaran kolektif bangsa Indonesia untuk bergerak maju harus terus dipupuk. Dalam konteks ini, yang terpenting adalah "bukan membuka lembaran baru tetapi bagaimana bangsa ini mewarnai lembaran baru itu dengan warna yang sarat nilai".
"Sepertinya peran para pemuda dimana pun berada dan apa pun statusnya kembali ditunggu untuk mendorong lokomotif sejarah agar bergerak laju menuju stasiun peradaban bangsa kita," katanya.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) Cabang Australian Capital Territory (ACT), Ahmad Fauzie Nur, menyoroti urgensi kehadiran figur kepemimpinan nasional yang kuat dan memiliki karakter bagi Indonesia.
"Dalam menghadapi kondisi perekonomian dan politik yang sangat dinamis saat ini, Indonesia memerlukan figur kepemimpinan nasional yang kuat dan memiliki karakter," katanya.
Kepentingan politik sesaat terlebih lagi menjelang pelaksanaan Pemilu 2009 jangan sampai meminggirkan prioritas para pemimpin bangsa dan partai-partai politik dalam mencapai tujuan negara yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945, katanya.
"Reformasi yang sesungguhnya bukanlah sekedar pergantian pemimpin bangsa, namun lebih kepada proses perbaikan sistem penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab," katanya.
Peran generasi muda Indonesia sangat dituntut. " Kedepan, generasi muda kita harus siap dengan segala tanggung jawabnya untuk meneruskan perjalanan sejarah bangsa," kata Ahmad Fauzie Nur.
Kebangkitan nasional yang resmi diperingati pada 20 Mei setiap tahun itu merujuk pada peristiwa sejarah tahun 1908, sedangkan 10 tahun reformasi berhubungan dengan berakhirnya era pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.
*) My news for ANTARA on May 15, 2008
No comments:
Post a Comment