INDONESIA DEKATI KOMITE REKTOR UNIVERSITAS DI AUSTRALIA

Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Adikbud) RI di KBRI Canberra, Dr.R.Agus Sartono, MBA mengatakan, pihaknya telah mendekati Komite Rektor Universitas-Universitas di Australia (VCC) guna membantu proses penerimaan mahasiswa penerima beasiswa program doktoral Depdiknas RI dengan menetapkan patokan skor IELTS 6,0.

"Merespon keinginan Dirjen Pendidikan Tinggi untuk menjembatani pengiriman dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) se-Indonesia, kami telah mengadakan pendekatan dengan para Vice Chancellor agar menurunkan persyaratan IELTS tidak lagi harga mati 6,5 melainkan 6,0," katanya dalam penjelasannya kepada ANTARA, Selasa.

Namun pada semester pertama, para mahasiswa Indonesia itu nantinya diwajibkan mengambil pelajaran bahasa Inggris dan metodologi penelitian sembari melakukan penyesuaian terhadap kehidupan akademik di perguruan tinggi pilihan mereka, katanya.

IELTS (International English Language Testing System) merupakan alat ukur kemampuan berbahasa Inggris bagi para penutur asing yang sering digunakan berbagai lembaga pendidikan tinggi di Australia, Inggris, dan banyak negara lain di dunia sebagai salah satu syarat penerimaan mahasiswa internasional.

Pada 2008, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) RI menurunkan target penyediaan beasiswa bagi para dosen PTN dan PTS se-Indonesia dari lima ribu menjadi tiga ribu beasiswa program doktoral, katanya.

"Dari beasiswa yang tersedia sudah hampir semuanya terserap habis, dan dari jumlah tersebut,terdapat sekitar 178 calon (mahasiswa program doktoral) yang diterima di berbagai universitas di Australia," kata Agus Sartono.

Kehadiran para dosen PTN dan PTS Indonesia untuk mengikuti jenjang pendidikan doktoral di berbagai perguruan tinggi di Australia itu merupakan bagian dari upaya Depdiknas meningkatkan mutu staf pengajar, katanya.

Dalam pertemuan para atase pendidikan dan kebudayaan RI dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Didasmen), Dirjen Pendidikan Tinggi dan Dirjen PMPTK Depdiknas 3 Februari lalu, terungkap keinginan kuat masing-masing Dirjen untuk mendorong terwujudnya kerjasama antara Pendidikan Menengah, PMPTK dan Pendidikan Tinggi dengan para mitra di masing-masing negara akreditasi Atdikbud.

"Dirjen Didasmen misalnya mengharapkan program 'sister school' (sekolah kembar) dapat dibantu mengingat saat ini terdapat lebih dari 750 rintisan sekolah bertaraf internasional yang tersebar di seluruh Indonesia," katanya.

Program sekolah kembar itu merupakan salah satu jalan untuk meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan di Indonesia yang merupakan pilar kedua Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional, katanya.

"Masing-masing Atdikbud diminta bantuannya agar mempertemukan dan menjembatani kegiatan 'sister school' tersebut. Atdikbud akan menginformasikan daftar sekolah bertaraf internasional kepada semua perwakilan RI di Australia," katanya.

Untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, para Adikbud RI telah pula diminta mencarikan kesempatan bagi para kepala sekolah/tenaga kependidikan untuk bisa belajar dari sekolah-sekolah unggulan di negara akreditasi masing-masing.

"Selain itu dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik, pemerintah telah menyediakan beasiswa bagi para guru dan dosen," katanya.

Target pemerintah adalah bahwa dalam waktu sepuluh tahun, sebanyak 1,75 juta guru harus berpendidikan strata satu dan atau diploma empat, sedangkan 150 ribu dosen harus berpendidikan magister dan doktor, katanya.

Agus Sartono mengatakan, dalam kesempatan berdiskusi dengan para rektor perguruan tinggi di Indonesia baru-baru ini, ia sempat menyampaikan pemikiran tentang kesempatan kerja sama antarperguruan tinggi Indonesia dan luar negeri.

Dalam kasus Indonesia dan Australia misalnya, saat ini terdapat lebih dari 16.800 pelajar dan mahasiswa Indonesia yang belajar di Australia. Dari jumlah itu, yang mendapatkan beasiswa hanya sekitar 900 orang.

"Keberadaan pelajar dan mahasiswa Indonesia ini telah menyumbang sekitar 400 juta dolar Australia per tahun. Untuk itu sudah waktunya kita mendorong Pemerintah Australia menyediakan beasiswa bagi para mahasiswanya untuk belajar di Indonesia."
Kehadiran para mahasiswa dari kedua negara itu sangat strategis karena mereka akan berperan dalam diplomasi budaya yang akan berdampak positif bagi masa depan hubungan bilateral kedua negara dalam jangka panjang, katanya.

Hanya saja, dalam persoalan program pertukaran mahasiswa, persyaratan penting yang harus dapat dipenuhi perguruan tinggi di Tanah Air adalah keberadaan program atau kelas internasional dan akomodasi (asrama) yang memadai, katanya.

Terkait dengan upaya membangun kerja sama antarperguruan tinggi, Forum Rektor Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia telah mengadakan pertemuan dengan Komite Rektor Universitas-Universitas di Australia tahun lalu.

"Hasil kunjungan tersebut berupa nota kesepahaman (MoU) antara Newcastle University dengan Korsorsium Perguruan Tinggi Kawasan Timur Indonesia yang seharusnya ditanda tangani pada bulan Desember 2007 di Universitas Tadulako, Palu. Tetapi karena kondisi yang kurang kondusif, pelaksanaannya ditunda menjadi tanggal 4 Maret 2008 di Universitas Udayana, Bali," katanya.

Agus Sartono mengatakan, pihaknya mendorong Forum Rektor Indonesia kembali melakukan hal yang sama pada 2008 dan momentum untuk membangun kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Australia itu telah tiba.

"Tampaknya para rektor menyambut baik rencana tersebut apalagi Dirjen Dikti akan memfasilitasi biaya perjalanan. Rektor Universitas Hasanuddin saat menghadiri Rembug Nasional Pendidikan 2008 juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ia akan mengunjungi Universitas Griffith untuk melanjutkan kerja sama yang telah ditandatangani tahun 2007 lalu," katanya.

*) disiarkan ANTARA pada 19 Feb 2008