Oleh Rahmad Nasution dan Fadly
Hindun, ibu tiga putra yang sejak akhir pekan lalu (1/1) eksodus dari kampung halamannya desa pantai Susupu, Jailolo, dan ditampung di ruangan kelas gedung SD Kelurahan Salero, Ternate, bersama puluhan pengungsi lainnya, tampak termangu.
Kata-kata yang keluar dari mulut ibu berusia 25 tahun yang mengungsi bersama ibu kandungnya yang sudah renta, Ainan, dan tiga putranya yang masih belia itu, ketika ANTARA "bertandang" ke pos pengungsi yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat setempat, adalah: "Mengapa tragedi ini bisa terjadi?"
Rangkaian pertikaian berdarah bernuansa SARA yang sejak Agustus tahun lalu pecah di sejumlah daerah di Provinsi Maluku Utara dan telah menewaskan ratusan orang itu tidak hanya menghentakkan Hindun, tetapi juga rata-rata warga masyarakat di Maluku Utara yang sempat ditemui.
Pertanyaan senada disampaikan Nurdah, ibu berusia 40 tahun yang didorong oleh rasa takutnya akan ekses kerusuhan bernuansa SARA itu ikut mengungsi dan terdampar di pos pengungsian SD Salero yang pada awalnya diprakarsai Hj.Gammar (48), tokoh Muslimah setempat.
Jauh sebelum DPR-RI mensyahkan rancangan UU tentang Provinsi Maluku Utara pada 16 September 1999 sebagai respons atas usul pemerintah pusat dan perjuangan panjang masyarakat Maluku Utara sejak 1956, wilayah berpenduduk lebih dari 800 ribu jiwa ini aman, dan masyarakatnya yang majemuk dari segi agama, etnis, dan budaya hidup dalam suasana toleran dan harmonis.
Namun, setelah statusnya berubah dari salah satu kabupaten di Provinsi Maluku menjadi provinsi baru -- seperti yang diakui warga dan sukarelawan di pos-pos pengungsian -- Maluku Utara yang selama ratusan tahun dikenal sebagai "lumbung rempah-rempah" di timur Indonesia itu didera serangkaian kerusuhan berdarah.
Maluku Utara selama ini menjadi lumbung pendapatan asli daerah (PAD) di Maluku, yakni sekitar Rp3,9 miliar (1998), namun pembangunan di wilayah itu belum sepenuhnya dirasakan masyarakat setempat.
"Pemilu lokal yang direncanakan pemerintah pusat berlangsung di Provinsi Maluku Utara dan 32 kabupaten/Kodya baru di beberapa tempat di Indonesia 10 Juni nanti lebih cepat lebih baik," kata Adi, sukarelawan di pos layanan bagi pengungsi di Kelurahan Salero.
Harapan sarjana lulusan Universitas Muslim Indonesia (UMI)
"Pemilu lokal itu akan memilih anggota DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II di Maluku Utara. Kami menginginkan gubernur baru. Harapan kami adalah munculnya seorang pemimpin yang Islami dan mampu membawa kami keluar dari kemelut sekarang menuju perubahan yang baik," kata Adi.
"Retaknya kerukunan antarumat beragama di sini turut dipicu oleh masuknya kepentingan duniawi, khususnya kepentingan politik, termasuk masalah suksesi," kata Kadir Basir yang juga ketua RT 01/RW 02 Kelurahan Salero, Kodya Ternate, menimpali.
Akar permasalahan yang menyeret wilayah ini ke dalam serangkaian kerusuhan bernuansa SARA, katanya, adalah soal perbatasan Malifut-Kao menyusul keluarnya Peraturan Pemerintah RI No.42 tahun 1999 tentang "pembentukan dan penataan beberapa kecamatan di wilayah kabupaten Dati II Maluku Utara dalam wilayah Provinsi Dati I Maluku".
Peraturan pemerintah itu ditandatangani mantan Presiden B.J.Habibie pada 26 Mei 1999.
PP ini berisikan pertimbangan "bahwa untuk mengantisipasi akibat bahaya gunung berapi Kie Besi di Pulau Makian, Kabupaten Maluku Utara, dalam wilayah Provinsi Maluku, dan agar terselenggara pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan Makian Malifut dan menata Kecamatan Kao dan Kecamatan Jailolo di wilayah Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku."
Namun persoalan berdimensi politis seperti masalah perbatasan dan pemilu lokal itu, menurut Adi, kini berkembang sedemikian rupa menjadi sentimen agama yang kental. Kondisi yang "fragile" (rentan) itu diperburuk pula oleh imbas krisis
Perebutan posisi strategis
Penilaian sejumlah warga setempat itu agaknya bukan tanpa dasar karena Ketua Tim Lerai yang ikut dalam pengiriman tim 100 ke
Tomagola dalam wawancaranya dengan SCTV (30/12) mensinyalir bahwa dasar masalah Ambon dan wilayah di sekitarnya bukanlah persoalan SARA melainkan perebutan posisi-posisi strategis dan sumber daya strategis dalam masyarakat antara kedua umat itu.
"... Kebetulan yang berebut itu adalah dua umat hingga kepentingan-kepentingan duniawi itu dikemas dalam kemasan-kemasan agama. Pada saat dia menjadi kemasan agama, sentimen agama sangat kental sehingga setiap pihak merasa curiga terhadap pihak yang lain."
"Keadaan yang sekarang ini agak sukar ditembus adalah kecurigaan yang agak kental itu ... sentimen-sentimen agama yang begitu kental di kalangan orang Maluku itu ditambah lagi oleh pola pemukiman yang berdasarkan agama," katanya. "Semua itu mengakibatkan penanganannya meminta waktu yang cukup lama."
Menurut sosiolog yang juga dekan Universitas Terbuka Jakarta itu, masyarakat sebenarnya sudah berupaya menyelesaikan sendiri persoalan mereka, namun upaya tersebut tidak didukung oleh kondisi riil dimana ada oknum aparat yang tidak netral dan ada provokator.
"Kalau kedua faktor ini dapat dieliminir, saya kira upaya-upaya perdamaian yang sudah mulai bergulir sejak dua bulan sebelum kedatangan Gus Dur (Presiden Abdurrahman Wahid) dan Megawati (Wapres Megawati Soekarnoputri), dan sekarang ini masih terus bergulir, barangkali bisa membawa harapan," katanya.
Sementara itu, Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Maluku Utara H.Anwar Ibrahim, MA. menuturkan bahwa pelaksanaan Pemilu Lokal sudah diagendakan pemerintah pusat 10 Juni mendatang, namun tergantung pada kondisi riil di lapangan.
Anggota DPRD Tk-II Maluku Utara itu mengatakan, pihaknya terus melakukan konsolidasi organisasi dengan membentuk dua pengurus anak cabang di dua kecamatan, yakni Morotai Utara dan Taliabu Barat.
"Pengurus untuk Morotai Utara sudah kita bentuk, sedangkan pengurus untuk Taliabu Barat menyusul," katanya.
Ia juga sempat menyinggung tentang "belum masuk kantornya Ketua DPRD Tk-II Maluku Utara Drs.Mudafar Syah (yang juga Sultan Ternate) setelah pecah perang antara pasukan Kesultanan Ternate dan pasukan Kesultanan Tidore akhir Desember lalu.
Anwar membenarkan adanya isu tentang akan mundurnya sultan yang dikenal sebagai tokoh Partai Golkar Maluku Utara dari jabatannya sebagai ketua DPRD, namun "kita belum mendengar dari beliau tentang isu pengunduran diri itu."
Akui adanya kendala
Berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Lokal, Pejabat Gubernur Maluku Utara Surasmin,SH mengatakan, secara umum daerahnya siap melaksanakan pemilu tersebut, namun masih terdapat sejumlah kendala yang harus terlebih dahulu diatasi secara baik.
Pertama, masalah pengungsi akibat kerusuhan bernuansa SARA, dari Maluku Utara ke Bitung (Sulut), yang jumlahnya mencapai belasan ribu orang.
Pemda, katanya, sudah menawarkan kepada para pengungsi untuk pulang ke daerah asalnya, namun Pemda Bitung justru menawarkan kepada mereka untuk bertransmigrasi ke daerah baru. Memang, tidak semua pengungsi ingin kembali ke kampung halamannya karena rumah mereka telah habis terbakar dalam rangkaian kerusuhan tersebut.
"Kalau pada waktunya Pemilu Lokal nanti mereka belum kembali ke tempat asalnya, maka akan ada semacam panitia pemungutan suara di Bitung," katanya.
Masalah kedua, menurut Surasmin, menyangkut jumlah partai politik yang akan mengikuti Pemilu Lokal tersebut.
Hingga 19 Desember 1999, ia mencatat di seluruh Provinsi Maluku Utara baru terbentuk 10 DPW atau DPD, yakni Partai Persatuan, PUDI, PUMI, PPI, PSII, PPP, Partai KAMI, Partai Republik, PKU, dan PUI.
Karenanya, ia mengimbau Parpol lain agar segera membentuk pengurus organisasinya di tingkat DPW/DPD sehingga Pemilu Lokal mendatang dapat diikuti 48 Parpol.
Ketiga adalah masalah transportasi, karena antara satu daerah dan daerah lainnya di Maluku Utara umumnya hanya bisa dicapai dengan kapal laut sehingga soal pengiriman berkas-berkas pemilu seperti formulir pendaftaran harus secepatnya dilakukan agar pada saatnya nanti semua telah terkirim.
Keempat, katanya, masalah pembiayaan pembentukan panitia Pemilu Lokal di tingkat I dan II.
Terlepas dari sejumlah persoalan yang masih ada berkaitan dengan jadi tidaknya Pemilu Lokal terlaksana sesuai rencana, Sultan Tidore H.Djafar Syah mengatakan kepada ANTARA 18 Desember lalu bahwa elite-elite politik di pusat maupun daerah agar tidak menjadikan rakyat sebagai komoditas politik.
"Adalah tidak wajar untuk memenangkan kepentingan politik dengan cara merusak tatanan kehidupan antarumat beragama di daerah," katanya menyikapi rangkaian peristiwa yang terjadi di wilayah Kesultanan Tidore.
Dalam pandangan sultan, kerusuhan Maluku Utara yang membenturkan antar sub-etnis yang berada di Kao-Malifut Pulau Halmahera dan dua pemeluk agama di Ternate dan Tidore adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya di bumi "Moloku Kie Raha" (empat gunung di Maluku, yang merupakan istilah bagi empat kesultanan di Maluku Utara, yakni Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo).
Bagi Hindun, ibu yang kini mengungsi di Ternate bersama tiga "buah hatinya" -- Sarlif (12), Amir (8), dan Asgar (5) --, siapapun yang menang dalam pertarungan politik di tingkat elite itu, impiannya hanyalah "Tolong perhatikan nasib kami."
"Pemerintah agar memperhatikan nasib kami. Kami ingin hidup seperti dulu lagi ... dalam damai," katanya dengan sorot mata kosong.
*) dari liputan konflik Ternate awal tahun 2000. Tulisan ini disiarkan ANTARA pada 3 Januari 2000.
No comments:
Post a Comment