MENANTI ANGIN PERDAMAIAN BERHEMBUS KUAT DI MALUKU UTARA

Oleh Rahmad Nasution

Sinar mentari yang cerah di latar belakangi panorama Gunung Gamalama (1.800 meter) yang berdiri kokoh dan laut pantai Ternate, terlihat tenang mewarnai hari pertama tahun 2000 di Kodya Ternate yang juga ibukota Provinsi Maluku Utara, Sabtu.

Masyarakat setempat kembali melakukan kegiatan rutin setelah beberapa hari sebelumnya dicekam rasa takut akibat kerusuhan bernuansa SARA yang mengusik kehidupan kota berpenduduk 120 ribu jiwa itu sejak pecah kerusuhan berdarah pertama 18 Agustus lalu.

Ibu-ibu bersama anaknya tampak memadati pasar Gamalama dan pasar sayur di Jalan Pahlawan Revolusi yang berhadapan dengan terminal angkutan kota, walaupun sebagian besar toko dan hotel masih tutup menyusul pecahnya kerusuhan kedua yang mengakibatkan puluhan warga sipil tewas di tangan warga lainnya.

Konflik berdarah pertama itu dipicu oleh keluarnya PP Nomor 42/1999 tentang pembentukan dan penataan beberapa kecamatan di Maluku Utara.

Kemudian, disusul lagi dengan serangkaian kerusuhan pada 24-25 Oktober di Kao-Malifut (Halmahera), kerusuhan ketiga pada 3 November di Tidore, serta kerusuhan ke-empat pada 6 November di Ternate yang diduga dipicu oleh beredarnya surat palsu bernomor 0201-S.G.T-C.S.I.S/VII/99.

Konflik yang memicu amuk massa di Tidore itu dilaporkan menewaskan 20 orang dan mengakibatkan 1.000 rumah terbakar serta delapan rumah ibadah remuk.

Dalam kerusuhan terakhir yang pecah di Ternate selama tiga hari pekan terakhir Desember 1999, pasukan Kesultanan Ternate dan Tidore bahkan sempat pula bentrok yang mengakibatkan sedikitnya tujuh orang tewas.

Kedua sultan dengan disaksikan Gubernur Maluku Utara dan pembesar kedua kesultanan itu menandatangani perjanjian damai yang berisikan empat butir kesepakatan.

Ke-empat butir kesepakatan itu adalah ditiadakannya pasukan "kuning" (pasukan kerajaan Ternate-red.) dan tanggungjawab keamanan diserahkan sepenuhnya kepada TNI/Polri, pembangunan kembali rumah penduduk yang rusak oleh Pemda dan kedua sultan yang bertikai, pembentukan kembali Kesultanan "Maloko Kie Raha" meliputi Kesultanan Bacan, Jailolo, Ternate dan Tidore, serta pengiriman pasukan adat Ternate dan Tidore menuju Tobelo untuk membantu pengamanan kawasan Pulau Halmahera Utara yang masih dihantam kerusuhan bernuansa SARA.

Suasana hari pertama milenium ketiga di kota Ternate yang terletak di pulau penghasil rempah-rempah seluas 45 km persegi itu agaknya menjadi harapan masyarakat untuk menatap masa depan.

"Mudahan-mudahan hari ini menjadi awal bagi terciptanya kembali kedidupan yang damai di sini," kata Sekwilda Pemda Provinsi Maluku Utara Drs.H.Thaib Armaiyn.

Kehidupan yang damai dan harmonis itu pun menjadi harapan banyak warga kota di malam pergantian milenium di tengah suasana kota yang pada Jumat malam masih berstatus "rawan terkendali".

Menjelang detik-detik pergantian milenium itu, tidak tampak kegairahan warga kota seperti tahun-tahun sebelumnya dalam menyambut malam pergantian tahun ini, seperti pesta kembang api yang juga lazim dilakukan warga Jakarta atau kota-kota lain di Indonesia dalam menyambut detik-detik pergantian tahun.

ANTARA yang memantau suasana Kodya Ternate pada malam pergantian milenium yang diharapkan Sekjen PBB Kofi Annan sebagai momentum bagi terwujudnya perdamaian dunia yang abadi itu mendapati banyak kelompok warga masih berjaga-jaga di lingkungan masing-masing.

Sesekali terdengar dentuman senjata rakitan maupun bom molotov dari kejauhan, kendati lantunan ayat-ayat suci Al Quran dari corong masjid dan surau terus menggema hingga pukul 22:37 WIT.

"Saya sudah bosan dengan suasana yang tidak damai, apalagi ini bulan suci Ramadhan dan menjelang Idul Fitri," kata Ato, karyawan sebuah video rental VCD.

Pemuda berusia 22 tahun itu berharap aparat keamanan serta pemerintah pusat dapat menyelesaikan masalah ini secara bijaksana dan tuntas.

Harapan sama juga disampaikan Wati, pelajar kelas I SMU Negeri 5 Ternate. "Kalau suasana damai, bisa belajar dengan lancar. Soalnya, kabarnya banyak guru yang meninggalkan kota ini karena alasan keamanan," katanya.

Bagi Sultan Bacan H.Gahral Ardiansyah, MBA, kerusuhan bernuansa SARA di Ternate dan wilayah lain di Provinsi Maluku Utara akan segera dapat diselesaikan jika seluruh pihak yang bertikai kembali menyadari hakikat ajaran agamanya masing-masing.

Akar masalah

Akar persoalan yang memicu konflik berdarah itu adalah merosotnya nilai keimanan warga masyarakat di sana, kata Sultan yang ditemui ANTARA sesaat setelah tiba di Bandara Babullah Ternate dari Jakarta Jumat.

"Saya kira Ternate, Insya Allah dalam waktu yang tidak begitu lama akan membaik, tapi kondisi umum ekonominya paling cepat bisa dipulihkan dalam waktu tiga atau lima tahun karena kita masih diselimuti oleh ketidakpastian terutama dalam bidang hukum. Pemerintah yang sekarang ini sudah berupaya keras tapi belum ada perubahan yang signifikan di bidang politik dan ekonomi, apalagi di bidang sosial dan budaya," katanya.

Sultan mengatakan, kata kunci dari penyelesaian masalah SARA di Maluku Utara yang dalam tiga hari terakhir telah menewaskan sedikitnya 265 orang dan memaksa 12.000 warga mengungsi itu, adalah kembali kepada keimanan sebagai dasar agama.

"Kalau iman sudah merosot, ya terjadi seperti ini. Masalah iman bagi Muslim adalah kembali ke Al Quran dan hadist, sedangkan Kristen harus kembali kepada Bibel-nya. Kalau tidak, ya kita akan repot,"tutur sultan yang menyelesaikan pendidikan MBA-nya di salah satu universitas di Eropa itu.

Dalam kaitan ini, peran orang tua dalam pendidikan anak di keluarga, ulama dan pendeta menjadi sangat penting dalam menumbuhkan keimanan yang kuat dalam sanubari setiap warga di Maluku Utara maupun di tempat lain karena tibanya milenium baru ini, umat manusia akan tetap menghadapi ketidakpastian termasuk di bidang keagamaan.

"Manusia sering mengalami erosi iman karena nilai-nilai pekerti yang biasanya keluar dari rumah sudah sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan informasi yang terkadang menyesatkan generasi muda," katanya.

Sultan menyebut maraknya tawuran antar warga dan pelajar di jalan-jalan ibukota dan tempat-tempat lain di Tanah Air sebagai salah satu hal yang telah mempengaruhi prilaku generasi selanjutnya.

Disamping kembali ke dasar agama, Sultan Bacan juga mengingatkan agar pendekatan sosial budaya, termasuk pendekatan adat dan penegakan hukum secara tegas, dikembangkan untuk menyelesaikan krisis yang melanda bangsa Indonesia.

"Kita harus kembali ke situ karena jika tidak bangsa ini akan terjerembab dalam gejolak sosial dan budaya yang tak pernah berakhir, seperti yang disaksikan dalam gejolak di Ambon dan sejumlah tempat di Maluku Utara akibat adanya kesenjangan sosial dan budaya antar generasi," ucapnya.

Generasi yang kini ada, menurutnya, belum mampu menjembatani generasi tua dan generasi yang akan datang. Mereka yang kini hidup berada di satu zaman yang ultra supersonik, sedangkan generasi tua hidup di satu zaman yang budi pekerti begitu tinggi.

"Ini kan harus ada yang menjembatani. Dan, yang bisa menjembataninya adalah agama karena agama berbicara masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang," katanya.

Menyangkut upaya peredaan ketegangan menuju rekonsiliasi antar warga yang bertikai, Sultan Bacan dalam pembicaraannya dengan Gubernur Surasmin,SH dan Sultan Ternate H.Mudafarsyah telah menyampaikan pemikiran tentang "Bagaimana kita bisa menjadi perekat yang baik, bagaimana kita bisa memulihkan kembali kondisi gotong royong, saling sayang dan membantu tanpa melihat asal usul agama dan etnis warga."

Ia juga meminta semua pihak mengerahkan seluruh daya yang ada untuk menangani para pengungsi dengan sebaik-baiknya dengan cara memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan mereka.

Kecamatan Bacan yang termasuk wilayah kekuasaan kesultanannya dinilai banyak pihak di Maluku Utara sebagai tempat yang relatif aman dari kerusuhan bernuasa SARA.

Sultan mengomentari penilaian itu dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan buah dari kebijakan pihaknya memberikan kepastian menyangkut kebutuhan akan sembilan bahan pokok kepada rakyatnya dalam menghadapi bulan suci Ramadhan, Natal, Tahun Baru dan Lebaran.

"Kemudian kita memberikan mandat adat penuh bersama-sama rakyat kepada aparat negara dan Muspida setempat agar bertindak tegas jika perlu para provokator itu ditembak. Kelihatannya memang tidak manusiawi, tapi akan lebih tidak manusiawi lagi apabila para provokator itu yang melakukannya," katanya.

Sultan Bacan pun mengingatkan perlunya segera ditegakkan supremasi hukum untuk memberikan kepastian hukum dan ketentraman bagi rakyat, pengusaha dan investor yang ingin menanamkan modalnya di Maluku Utara agar kehidupan ekonomi rakyat kembali normal.

Peringatan sultan itu agaknya selaras dengan apa yang disebut Yasraf Amir Piliang sebagai tanda-tanda abad 21 yang diwarnai oleh menguatnya proses globalisasi ekonomi, informasi dan budaya, serta lenyapnya batas-batas negara, bangsa dan negara yang mengakibatkan menguatnya tuntutan bagi semangat kosmopolitanisme dalam pola pergaulan global.

Akankah anggota masyarakat di sejumlah daerah di Tanah Air yang masih terlibat konflik vertikal seperti yang terjadi di sejumlah tempat di Provinsi Maluku Utara terus mempertahankan ketidakpastian hidup itu?

Agaknya banyak pihak mendambakan angin perdamaian yang hakiki berhembus kuat di provinsi yang memiliki 320 pulau itu.

*) dari liputan konflik Ternate awal tahun 2000. Tulisan ini disiarkan ANTARA pada 1 Januari 2000.