DARI CLINGENDAEL, KESADARAN SUPREMASI SIPIL DIBANGUN*)

Oleh Rahmad Nasution

Jika Indonesia memiliki CSIS (Pusat Kajian Strategis dan Internasional), Belanda antara lain mempunyai "Clingendael".

Di institut kajian hubungan internasional Belanda yang berdiri sejak 1983 inilah, 16 orang Indonesia, termasuk enam perwira TNI, mengikuti program kursus tentang "good governance (bertatanegara yang baik), posisi dan peran militer dalam demokrasi" yang berlangsung dari 25 April hingga 16 Mei 2003 itu.

Mereka yang menjadi peserta kursus angkatan kedua itu adalah Kolonel Zulhasymi, Kolonel Ir.W.Tjiptanto,MSc, Letkol Drs.Dalin Pelawi, MEd, Kolonel David M.Hutapea, Mayor Eri Pratomo, Kolonel Wahyu Suhendar dan Timbul Siahaan (Mabes TNI/Dephan).

Seterusnya, Djoko Susilo (Komisi I DPR-RI), Eric Hendra Tuhuleley (Lesperssi), Johanes Anang Widojoko (ICW), Bambang Wisudo (Kompas), Daud Sinjal (Yayasan Aksara), Curie Maharani Savitri (Ridep), Mufti Makarimal Al-Akhlaq (Kontras), Anatomi Muliawan (Paham Indonesia) dan Rahmad Nasution (Antara).

Sebenarnya, kursus yang sebagian pembiayaannya ditanggung Dephan dan Deplu Negeri Belanda itu juga akan diikuti Kombes Pol.Drs.Sadr Sebayang dan Kombes Pol.Drs.Edi Prawoto dari Mabes Polri.

Namun, keikutsertaan mereka, menurut Eric, terganjal oleh tidak turunnya izin dari pimpinannya.

Para peserta kursus yang mewakili elemen sipil dan militer Indonesia dengan beragam latar belakang profesi itu berkutat dengan beragam materi menyangkut reformasi sektor keamanan dalam perspektif Indonesia dan Belanda.

Proses belajar-mengajar yang berlangsung secara interaktif itu mengulas berbagai isu dan studi kasus menyangkut hubungan sipil-militer dalam konteks negara demokratis, seperti supremasi sipil dan hubungannya dengan masalah pertahanan, penyusunan anggaran pertahanan dan kontrol parlemen serta hubungan militer dan polisi, serta perencanaan strategis dan pertahanan.

Program pendidikan yang diselenggarakan Clingendael bersama Dephan RI dan Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonsia (Lesperssi) Jakarta itu tidak hanya menjadi "terminal" bagi pemikiran dua arah antara wakil sipil dan militer Indonesia dan Belanda, namun lebih dari itu.

Kegiatan yang merupakan kelanjutan dari lokakarya dua hari di Jakarta Januari lalu itu juga setidaknya menjadi "wadah" dialog bagi elemen sipil, termasuk aktivis LSM kritis seperti Kontras dengan wakil TNI di ruang kelas dan luar kelas.

"Terminal" dan "wadah" yang disediakan Clingendael bagi kedua pihak itu dirasa penting di tengah rapuhnya peran dan kapasitas sipil dalam mempercepat reformasi sektor keamanan di tengah proses demokratisasi Indonesia saat ini.

Kelemahan sipil dalam konteks reformasi sektor keamanan ini pernah disoroti dua peneliti militer, Rizal Sukma dan Edy Prasetyono, dalam penelitian mereka berjudul "Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia: Milter dan Polisi" yang dipublikasi Clingendael Februari lalu itu.

Menurut mereka, kalangan elit sipil Indonesia mempunyai kelemahan kebijakan sekaligus teknis.

Kelemahan kebijakan itu misalnya dijumpai di Departemen Pertahanan (Dephan) yang tidak dalam posisi merumuskan berbagai kebijakan tentang militer dan pertahanan sekalipun, sejak jatuhnya rezim Orde Baru Mei 1998, dipimpin sipil.

Kondisi itu, menurut Rizal dan Edy, antara lain merupakan akibat dari dualisme birokrasi dalam kabinet yang memisahkan TNI dan Dephan.

"Dalam struktur ini, Panglima TNI masih memegang status menteri dalam kabinet, dan tidak berada di bawah Dephan," sebut kedua peneliti itu dalam laporan riset berbahasa Inggris setebal 41 halaman itu.

Kelemahan yang sama pun dialami para elit sipil yang duduk di DPR RI. Para wakil rakyat, khususnya mereka yang duduk di Komisi I, justru kurang berperan dalam mendorong TNI mempercepat proses reformasi internalnya.

Selain itu, mereka pun tampak tak kuasa membentuk arah hubungan sipil-militer yang ideal melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dimilikinya.

Para politisi sipil di Tanah Air, menurut Rizal dan Edy, juga tidak memiliki agenda dan bingkai kerja yang jelas tentang bagaimana seharusnya mempercepat proses reformasi militer serta tidak begitu tertarik untuk ikut dalam perdebatan-perdebatan untuk merumuskan haluan dasar kebijakan-kebijakan pertahanan dan keamanan.

Sementara kelemahan teknis kalangan politisi sipil menyangkut reformasi sektor keamanan lebih diakibatkan oleh belum terbiasanya mereka dengan isu-isu kritis seperti anggaran pertahanan, strategis pertahanan, doktrin militer, postur militer, dan akuisisi persenjataan.

Padahal, dalam sistem negara demokratis, teramat penting kalau masalah-masalah pertahanan dan keamanan hanya diserahkan kepada militer, kata kedua peneliti itu.

Melihat kenyataan ini, program pendidikan yang diselenggarakan lembaga kajian yang berkantor di sebuah gedung peninggalan keluarga Philip Doublet dan Van Brienens yang dibangun di tengah taman luas antara tahun 1643 dan 1660 itu terasa relevan dengan kebutuhan Indonesia.

Kondisi yang kini dialami kalangan sipil Indonesia bukanlah sesuatu yang spesial karena fenomena yang sama juga dijumpai di banyak negara yang berada di masa transisi dari rezim otoriter militeristik ke demokrasi.

"Reformasi sektor keamanan yang memungkinkan demokrat sipil dan parlemen mengontrol militer, polisi dan unit intelijen adalah tantangan utama bagi banyak negara yang berada di masa transisi," kata Direktur Clingendael, Alfred van Staden, di depan peserta program kursus ini 28 April lalu.

"Lemahnya kontrol sipil bahkan dapat menjadi sumber konflik. Karenanya, reformasi militer merupakan pra kondisi bagi tercapainya perdamaian, demokrasi, dan kemajuan ...," katanya.

Dari Clingendael agaknya kesadaran akan pentingnya hubungan sipil dan militer yang sesuai dengan tuntutan demokrasi dimana supremasi sipil atas militer seperti yang telah berjalan di Belanda selama puluhan tahun terbentuk.

*) tulisan ini merupakan catatan dari keikutsertaan penulis dalam kursus singkat di Clingendael, Denhaag, Belanda. Tulisan ini disiarkan ANTARA pada 10 Mei 2003