ACEH, PERS, DAN PERANG ASIMETRIS DUNIA

Oleh Rahmad Nasution

Siklus kekerasan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) belum juga terputus. Perdamaian bahkan tampak semakin menjauh dari warga di provinsi terbarat Indonesia itu.

Keadaan ini terjadi menyusul gagalnya pertemuan Tokyo Minggu malam (18/5) yang sebelumnya diharapkan banyak pihak mampu menyelamatkan kesepakatan penghentian permusuhan yang ditandangani pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Jenewa, Swiss, 9 Desember 2002.

Sehari setelah pertemuan yang digagas Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa itu mengalami kebuntuan, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan dekrit tentang pelaksanaan operasi terpadu di Aceh, yang membuka jalan bagi digelarnya operasi "pemulihan ketertiban dan hukum" di sana.

Hingga hari kelima operasi tersebut, sedikit-dikitnya 58 pemberontak GAM tewas dan 23 yang lain ditawan dalam berbagai medan pertempuran, sedangkan TNI kehilangan dua anggotanya, dan 18 yang lain terluka.

Di pihak Polri, seperti diungkapkan Kapendam Iskandar Muda Letkol CHB Firdaus Kumarno dalam keterangan pers, seorang luka-luka. Di pihak sipil, dilaporkan lima orang tewas dan seorang lain luka-luka.

Krisis Aceh yang merupakan buah dari kekeliruan pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun kekuasaannya yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi sejumlah kalangan di provinsi paling utara Pulau Sumatera itu sungguh merupakan salah satu konflik intra-negara yang serius bagi Indonesia.

Betapa tidak, terlepas dari tidak adanya angka yang pasti tentang jumlah korban, banyak pihak meyakini bahwa ribuan orang telah tewas dalam berbagai insiden sejak pecahnya konflik tersebut pada tahun 1976.

Namun, masalah Aceh hanyalah satu dari sekian banyak konflik dalam negara yang pecah di berbagai negara pasca-Perang Dingin.

Pada tahun 2000 saja, menurut Direktur Eksekutif "Project Ploughshares", Ernie Regehr, 40 konflik bersenjata terjadi di 35 negara, dan Aceh salah satu di antaranya.

Berdasarkan distribusi kawasan, Afrika merupakan tempat dengan jumlah konflik bersenjata terbanyak di dunia. Setidak-tidaknya 40 persen konflik bersenjata terjadi di benua itu, kata Ernie.

Asia menempati urutan kedua (35 persen) dan kawasan Timur Tengah berada di belakangnya dengan 12 persen dari total jumlah konflik selama tahun 2000.

Dalam pandangan analis masalah konflik internasional itu, Afrika dan Timur Tengah merupakan kawasan terparah yang didera konflik bersenjata dibandingkan dengan Asia, Eropa, dan kawasan Amerika.

Terlepas dari perbedaan anatomi masing-masing kasus, berbagai konflik bersenjata itu dikenal sebagai "perang asimetris" yang melibatkan aktor negara "versus" aktor non-negara.

GAM pun agaknya menerapkan taktik "perang asimetris" yang antara lain dicirikan oleh taktik gerilya.

Dalam menghadapi situasi demikian, apa yang sepatutnya tetap diperhatikan pemerintah ialah respons media di tengah kenyataan bahwa pemerintah tidak lagi memonopoli informasi pasca-kejatuhan rejim Orde Baru melalui gerakan reformasi Mei 1998.

Mengelola Pers

Kebijakan pemerintah dan militer Amerika Serikat (AS) yang menyertakan wartawan dari berbagai media massa AS dan non-AS ("embedded journalists") serta membentuk konferensi pers terpusat di Doha, Qatar, selama invasi negeri itu ke Irak boleh jadi merupakan contoh yang baik dalam mengelola (pemberitaan) pers pada masa "perang asimetris".

Pentingnya pengelolaan pemberitaan pers dan pembentukan opini publik dalam konflik modern itu pernah disampaikan juru bicara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), J. Shea, dalam tulisannya di "Jaarboek 2000/2001".

Dengan mengambil kasus Kosovo sebagai bahan bagi analisisnya, Shea mengatakan, "Berjam-jam media membelenggu kita dengan pemeriksaan sederhana dan bantahan informasi keliru. Waktu yang tidak dapat saya pakai untuk mendapatkan informasi yang benar dan mencoba meyakinkan bahwa bukan desas-desus dan informasi keliru yang mendominasi berita utama (pers)."

Dalam perang asimetris di Kosovo itu, ia melihat bagaimana pihak musuh (Serbia) yang tidak akan mampu mengalahkan NATO melalui perang misil lawan misil atau tank lawan tank itu senantiasa berupaya menggambarkan dirinya sebagai "korban".

"Secara militer, kita memang digjaya. Kehebatan teknologi itu penting guna membantu Anda menang perang dengan tingkat kerusakan minimal, serta melindungi para pilot Anda selama bertugas."

"Namun, itu bisa menjadi bumerang (dalam persoalan hubungan masyarakat) karena ia bisa memberikan peluang bagi pihak musuh untuk menggambarkan dirinya sebagai 'korban'. (Slobodan) Milosevic (menggunakan taktik ini dengan) menunjukkan dirinya sebagai pihak yang tak berdaya dalam menghadapi agresi sang Goliath NATO," kata Shea.

"Ia ingin hal itu menjadi cerita yang menimbulkan kritik, bukan akar masalah sebenarnya, seperti tindakan pembersihan etnis yang dilakukannya, yang kemudian memberikan NATO justifikasi untuk bertindak."

Di Aceh, GAM boleh jadi menerapkan taktik yang sama untuk menang perang. Bagaimana pemerintah merespons kemungkinan ini? Mengikutkan wartawan bersama pasukan TNI di lapangan pertempuran tampaknya hanyalah salah satu cara untuk menang dalam pertempuran dan perang di sana.

*) Catatan yang tersisa tentang konflik Aceh di era Megawati. Tulisan ini disiarkan ANTARA pada 23 Mei 2003