Oleh Rahmad Nasution
Pertemuan puncak pemimpin forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) ke-12 yang berakhir di Santiago, Chile, 21 November lalu tampaknya kembali menjadi bukti dari dominasi kepentingan politik domestik dan global Amerika Serikat (AS) dan sekutunya.
Lagi-lagi, terorisme menjadi topik bahasan yang mendominasi pertemuan dua hari para pemimpin forum yang dibentuk tahun 1989 dengan tujuan awal untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan investasi guna mewujudkan perdangangan bebas di kawasan Asia Pasifik tahun 2010 dan 2020 itu.
Isu-isu ekonomi, perdagangan dan investasi yang seharusnya menjadi agenda utama dalam setiap pertemuan puncak para pemimpin forum yang kini beranggotakan 21 negara dan teritori ini tetap dibahas, namun kalah pamor dengan isu terorisme, seperti tampak jelas dalam apa yang diberitakan The Sydney Morning Herald (22/11) sebagai "konvensi tentang cara-cara memenangkan perang melawan terorisme".
Sebenarnya penelikungan terhadap agenda forum ini dari isu-isu ekonomi, perdagangan dan investasi ke beragam masalah yang lebih berdimensi politik, bukanlah hal baru.
Kecenderungan untuk memanfaatkan APEC sebagai 'kendaraan' untuk mencapai tujuan-tujuan politik domestik, regional, dan global oleh negara-negara kuat justru sudah terjadi dua tahun sebelum terjadinya insiden 11 September 2001 yang membuat kalap Presiden George W.Bush itu.
Ketika itu, Indonesia sedang limbung menghadapi berbagai masalah dalam negeri sebagai dampak langsung krisis ekonomi dan persoalan Timor Timur (Timtim) yang ditekan kiri-kanan oleh negara-negara kuat, seperti AS dan Australia, melalui forum APEC 1999 yang dituanrumahi Selandia Baru.
Australia yang berambisi memimpin pasukan multinasional di Timtim bentukan PBB (Interfet) menekan Jakarta dengan memutuskan secara sepihak kesepakatan kerjasama militernya dengan Indonesia, sedangkan AS mengeluarkan perintah embargo penjualan senjata setelah menuduh TNI terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dalam kekacauan di teritori itu pascajajak pendapat.
Gaung isu Timtim yang sarat kepentingan geopolitik dan geostrategis Amerika dan Australia (dalam soal sumber minyak di Celah Timor) itu melebihi gaung agenda ekonomi dan perdagangan yang menjadi jiwa forum ini.
Dalam pertemuan puncak para pemimpin APEC di Shanghai, China, pada Oktober 2001, penelikungan ini pun terjadi. Saat itu, terorisme menjadi isu sentral walaupun forum tetap menghasilkan sejumlah kesepakatan yang terkait dengan upaya mewujudkan tujuan Bogor (Bogor Goal).
Masalah waktu agaknya menjadi argumen utama untuk menjelaskan mengapa terorisme menjadi isu sentral dalam pertemuan puncak APEC di Shanghai karena ia berlangsung diselenggarakan berselang sebulan setelah terjadinya serangan teroris 11 September di Amerika yang menewaskan sedikitnya 2.750 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi (langsung dan tak langsung) mencapai 100 miliar dolar AS itu.
Terorisme dan perdagangan
Dalam pertemuan APEC di Chile ini pun, terorisme kembali menjadi isu utama, di samping perdagangan. Para pemimpin forum ini kembali mengulangi komitmennya untuk memerangi terorisme.
Dalam pandangan Perdana Menteri Australia John Howard, penghapusan kemiskinan dan kesenjangan di negara-negara berkembang melalui perdagangan, dan bukan 'bantuan', adalah cara terbaik memerangi terorisme.
Namun, Howard pribadi tidak setuju dengan pendapat sementara orang yang menyebut teroris sebagai produk dari kemiskinan.
H anya saja, jika laporan yang ditulis wartawan The Sydney Morning Herald, Tom Allard, bertajuk 'Fight Terror With Trade, Not Aid: PM' (PM Howard: Perangi Teror Dengan Perdagangan, Bukan Bantuan) benar adanya, semakin tampak bahwa yang dimaksud dengan 'terorisme' oleh forum APEC tak lain adalah kelompok Islam radikal.
Menurut Allard, Howard bersama para pemimpin APEC lain telah pula menyepakati apa yang disebutnya "konsensus tentang cara-cara terbaik untuk mengalahkan Islamisme radikal" itu.
Ada empat cara untuk mengalahkan "terorisme" tersebut, yakni pertukaran informasi dan data intelijen, menghapus sekolah-sekolah Islam yang mengajarkan kebencian, dialog antarpemimpin dari latar belakang agama dan bangsa yang berbeda, serta pembangunan ekonomi.
Pembangunan ekonomi sebagai cara memerangi terorisme berada di urutan terakhir seperti tampak dari laporan Allard yang menjadi berita utama suratkabar milik kelompok Fairfax edisi 22 November 2004 itu. Padahal, pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dibentuknya APEC.
Bagi Indonesia yang sejak zaman Kolonial Belanda memiliki pesantren sebagai bagian dari kultur dan sistem pendidikan bangsa, konvensi ini menjadi tidak sederhana. Mengapa? Butir kedua konvensi yang kabarnya telah disepakati para pemimpin APEC ini jelas menyebutkan penghapusan atas sekolah-sekolah Islam yang mengajarkan kebencian.
Pertanyaannya adalah kebencian terhadap siapa? Pihak mana yang menentukan bahwa sekolah Islam tertentu telah mengajarkan kebencian sehingga layak dihapus sebagai bagian dari strategi memenangkan perang terhadap mereka yang mendapat cap Amerika dan sekutunya 'teroris' itu? Kriteria apa dan siapa yang dipakai untuk menilai telah terjadi pengajaran kebencian, dan seterusnya?
Agaknya berbagai elemen bangsa menyepakati bahwa separatisme dan terorisme adalah musuh bersama bangsa Indonesia yang mutlak diperangi karena keduanya adalah ancaman nyata terhadap keamanan negara. Namun, mengaitkan terorisme dengan Islam adalah sebuah kecerobohan.
Akankah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkomitmen tinggi memperbaiki mutu pendidikan di Tanah Air dalam masa pemerintahannya mengikuti begitu saja butir kedua konvensi ini?
Lalu, sampai kapan forum APEC menjadi 'kuda tunggangan' kepentingan AS di bawah rezim Bush yang menurut Direktur Pusat Studi Arab dan Islam Universitas Nasional Australia, Amin Saikal, berpotensi meruntuhkan hubungan antara Barat dan Islam melalui kebijakan-kebijakannya yang pro-Israel tanpa reserve dan kegemarannya memadukan keyakinan agamanya dengan politik dan kekuasaan?
*) tulisan mengeritisi hasil KTT APEC di Chile 2004, disiarkan ANTARA pada 24 November 2004.
No comments:
Post a Comment