Oleh rahmad Nasution
Pemilu Irak yang telah dijadwal berlangsung awal 2005 menjadi alasan pasukan pendudukan Amerika Serikat dan tentara rezim Baghdad bentukan Gedung Putih untuk menyerang Falluja.
Ratusan orang telah tewas dalam pertempuran yang telah berlangsung lebih dari sepekan guna melumpuhkan kelompok-kelompok perlawanan yang berada di
Kembali masyarakat dunia menyaksikan lingkar kekerasan yang tak henti mewarnai kehidupan rakyat Falluja demi memenuhi ambisi Presiden Amerika Serikat, George W.Bush "menegakkan" apa yang disebutnya demokrasi di negeri "Seribu Satu Malam" itu.
Akankah proses demokrasi yang diinginkan Gedung Putih itu akan terwujud di Irak setelah Falluja sepenuhnya dikuasai ribuan pasukan AS bersenjata mutakhir dan didukung tentara rezim
Sulit agaknya membayangkan masa depan demokrasi tanpa rekonsiliasi antar faksi di Irak ini. Terlebih lagi, derita dan dendam anak bangsa Irak di Falluja akibat berbagai insiden berdarah yang mendera mereka sejak April 2004 tidak serta merta dapat diobati dalam dua bulan menjelang Pemilu awal 2005 ini.
Jalannya pertempuran di kota yang disebut para petinggi militer AS sebagai basis kekuatan Muslim Sunni pendukung Presiden terguling Irak, Saddam Hussein, serta basis kelompok perlawanan pro Abu Musab al-Zarqawi ini pun sempat pula dicederai oleh insiden pembantaian tawanan Irak yang terluka oleh seorang marinir AS.
Insiden yang terjadi di dalam sebuah masjid di
Insiden pembantaian terhadap tawanan Irak yang terluka itu hanyalah satu dari banyak rangkaian kekerasan mesin perang AS dan sekutunya sebagaimana tampak dalam foto-foto yang dipampang Al Jazeera dalam rubrik "Falluja in 2004" di situs Internetnya itu.
Dalam belasan foto itu, tampak bagaimana bayi-bayi dan anak-anak Irak tergeletak kaku tak bernyawa di antara isak tangis orangtua dan orang-orang terdekat mereka.
Di tengah lingkar kekerasan yang tak kunjung putus ini, Presiden George W.Bush mencoba menegakkan demokrasi di Irak -- negeri yang diinvasinya sejak Maret 2003 guna menghukum pemerintah dan rakyat Irak yang, kendati tanpa bukti akurat, dituduhnya telah "bersekutu" dengan Al Qaidah dalam insiden 11 September 2001 serta memiliki "senjata pemusnah massal" itu.
Benih demokrasi
Merujuk hasil kajian D.A.Rustow tentang bagaimana demokrasi dapat tegak (dalam Lewis dan Potter 1973:117-134), benih demokrasi hanya dapat tumbuh sehat dalam masyarakat dengan kondisi sosial dan ekonomi, struktur sosial dan politik, serta prilaku psikologis dan kepercayaan yang relatif kuat.
Beberapa prasyarat yang terkait dengan kondisi latar belakang ekonomi dan sosial itu, menurut Rustow mengutip pendapat Seymour Martin Lipset dan Philips Cutright, adalah pendapatan perkapita yang tinggi, tersebarnya masyarakat perkotaan dan relatif baiknya tingkat melek huruf (pendidikan) suatu negara.
Tercapainya konsensus di antara kelompok masyarakat berkaitan dengan aturan main sistim ini pun sangat penting. Untuk itu, rekonsiliasi menjadi penting bagi bangsa yang ingin menerapkan demokrasi, katanya.
"Demokrasi sungguh merupakan sebuah proses akomodasi yang berisi perpaduan antara divisi dan kohesi serta ketidaksepakatan dan kesepakatan ", kata Rustow dalam artikelnya yang dimuat dalam buku berjudul "The Practice of Comparative Politics" itu.
Apa yang sedang terjadi di Irak sejak invasi Amerika itu tampaknya masih jauh dari kondisi ideal bagi tumbuhnya demokrasi yang coba "dikenalkan" Gedung Putih menyusul keberhasilannya menghentikan roda kekuasaan Saddam Hussein melalui invasi.
Yang pasti, bagi Bush dan para pendukung neo-konservatif dalam pemerintahannya, demokrasi merupakan solusi atas ancaman keamanan terhadap Amerika karena demokrasi menjanjikan jaminan keamanan dan perdamaian dalam jangka panjang bagi negara adidaya itu.
Sayangnya, keyakinan akan nilai-nilai "baik" dalam demokrasi itu dikenalkan Amerika di Irak melalui invasi militer dan penistaan terhadap hak azasi manusia bangsa yang hidupnya bak pepatah "lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya" itu.
*) tulisan disiarkan ANTARA pada 17 November 2004

No comments:
Post a Comment