CUTI KAMPANYE PARA MENTERI "KORUPSI JABATAN"

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak sepatutnya mengabulkan izin cuti para menteri yang berasal dari partai politik untuk kepentingan kampanye Pemilu karena, sekalipun dibenarkan oleh mekanisme administrasi negara, cuti kampanye para menteri itu secara moral sudah termasuk "korupsi jabatan".

"Kalau pun dibenarkan mekanisme administrasi negara, secara moral, aksi para menteri ini sudah termasuk korupsi jabatan. Bagaimana mungkin gaji tetap tapi 'load' (beban) kerja berkurang. Itu pun untuk kepentingan kelompok, bukan rakyat," kata Akademisi Indonesia di Universitas Queensland (UQ), Akh Muzakki.

Kepada ANTARA di Brisbane, Kamis, menanggapi keputusan Presiden Yudhoyono mengabulkan permohonan izin cuti para pembantunya untuk kepentingan kampanye, Dosen IAIN Surabaya yang sedang merampungkan studi doktornya di UQ itu mengatakan, kondisi ini membuktikan pemerintah tidak peduli pada rakyatnya.

"Nalar politik kita memang terbalik-balik. Rakyat yang harus tetap berkorban untuk para pemimpinnya bukan sebaliknya. Dan izin cuti kampanye itu sangat kontras dengan kontrak kerja para menteri menjelang mau diangkat dan mereka disuruh datang ke Cikeas (rumah kediaman presiden-red.)."

"Pada saat itu, mereka bilang siap bekerja dua puluh empat jam untuk kepentingan rakyat. Cuti kampanye jelas bukan untuk kepentingan rakyat tapi kelompok kepartaian," kata Akh Muzakki.

Menurut dia, sepatutnya semua anggota Kabinet Indonesia Bersatu yang berasal dari unsur partai politik mengurungkan niatnya untuk mengambil cuti atas nama kepentingan yang lebih besar. "Jadi sepatutnya Presiden meninjau kembali keputusannya (memberi izin)," katanya.

Cutinya para menteri itu dipastikan akan mengganggu kinerja pemerintah karena sulit diharapkan para menteri yang berasal dari unsur partai politik itu berkonsentrasi pada pekerjaannya selaku pembantu presiden terlebih lagi masa kampanye tidak berhenti pada Pemilu legislatif 9 April tapi berlanjut hingga Juli atau September.

"Riilnya memang masa kampanye satu bulan tetapi jangan lupa bahwa kita punya dua putaran pemilihan presiden (Pilpres). Jika tidak ada partai yang menang mutlak, maka koalisi yang berbicara. Di sini, partai-partai politik yang terlibat dalam koalisi akan berkampanye guna memenangkan koalisinya," kata Akh Muzakki.

Jika kondisi ini yang terjadi, sekitar dua per tiga sisa masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu dihabiskan hanya untuk mengejar kepentingan kelompok partainya dan bukan rakyat, katanya.

Sehari sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa mengatakan, Presiden Yudhoyono sudah mengabulkan semua izin cuti para menterinya untuk kepentingan kampanye. Selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Presiden Yudhoyono sendiri juga mengambil cuti pada 20 Maret, 27 Maret, dan 3 April.

Hatta Rajasa mengatakan, roda pemerintahan tidak akan terganggu walaupun lebih dari separuh anggota Kabinet Indonesia Bersatu akan berkampanye.

*) My news for ANTARA on March 12, 2009