Oleh Rahmad Nasution Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua Bali, Selasa siang (15/7), menempati ruang sejarah hubungan Indonesia dan Timor Leste karena di tempat itulah para pemimpin kedua negara menerima laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang telah lama dinanti rakyat kedua bangsa dan komunitas dunia.
Laporan setebal 300 halaman yang diserahkan Ketua KKP Indonesia, Benyamin Mangkoedilaga, kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta, dan Perdana Menteri Xanana Gusmao itu menjadi momentum penting kedua bangsa untuk merajut masa depan hubungan yang lebih baik.
Disebut momentum penting bagi terbangunnya persahabatan kedua bangsa yang kuat dan setara di masa mendatang itu karena laporan yang mengungkap fakta tentang pihak-pihak yang terlibat dalam rangkaian aksi kekerasan dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) sebelum dan setelah jajak pendapat 1999 yang dimenangkan kelompok pro-kemerdekaan Timor Timur (Timtim) ini dapat diterima baik pemerintah kedua negara.
Presiden Yudhoyono bahkan menyampaikan penyesalan yang amat dalam atas pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah bekas provinsi ke-27 Negara Kesatuan RI pada 1999 dan menimbulkan korban jiwa dan harta benda.
Pemerintah RI juga berjanji segera mempelajari dan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi KKP dan akan mengambil inisiatif yang perlu untuk memajukan persahabatan rakyat kedua negara.
Seperti halnya Indonesia, Presiden Ramos Horta juga berjanji segera menganalisa laporan akhir komisi yang dibentuk pemerintah kedua negara tahun 2005 ini dan setuju menjalankan rekomendasi laporan tersebut dengan semangat saling memaafkan untuk meningkatkan hubungan baik kedua negara.
Empat hari sebelum dilakukannya acara penyerahan resmi laporan KKP ini, beberapa media Australia, seperti "Sydney Morning Herald", "The Age" dan "ABC", justru telah menerima bocoran isi laporan tersebut.
Poin yang paling ditonjolkan media Australia itu tiada lain adalah keterlibatan "tentara, polisi dan pejabat sipil Indonesia dalam apa yang disebut kampanye kekerasan yang terorganisir" di Timtim tahun 1999.
Mengutip bocoran isi laporan KKP itu, "The Age" misalnya menyebut, pemerintah RI mengaku memiliki "tanggungjawab institusional" terhadap serangkaian kekerasan, termasuk penyiksaan, penahanan ilegal, dan pendeportasian massal warga Timtim ke wilayah Nusa Tenggara Timur.
Menanggapi laporan media Australia tentang bocoran isi laporan KKP itu, Dr.George Quinn, Indonesianis yang juga pakar masalah Timor Leste di Universitas Nasional Australia (ANU), kepada ANTARA, mengatakan, pemberitaan tersebut hanya akan "membawa kesulitan kecil" kepada kedua negara.
Kesulitan kecil yang dimaksudkan adalah penyangkalan banyak pihak di Indonesia terhadap keterlibatan mereka dalam insiden kekerasan di Timor Leste pasca-pengumuman jajak pendapat tahun 1999. Namun laporan KKP itu tidak akan diikuti oleh pengambilan tindakan hukum terhadap orang-orang yang disangka terlibat, katanya.
"Sejak dulu banyak orang di Indonesia tidak merasa bertanggungjawab terhadap insiden 1999, dan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah bekas orang besar di tubuh TNI sedangkan banyak orang TNI yang bertanggungjawab (dalam insiden 1999), hal ini adalah 'embarassment' (malu) bagi SBY," katanya.
Namun, malu bagi Presiden Yudhoyono yang ditimbulkan oleh adanya pengakuan pemerintah Indonesia "bertanggungjawab secara institusional" terhadap berbagai tindak kekerasan di Timor Timur tahun 1999 itu "hanya sepintas saja", kata George Quinn.
Laporan KKP itu pun belum tentu dapat menyeret para pejabat militer Indonesia yang disangka terlibat, seperti Jenderal (Purn) Wiranto, ke pengadilan. Mantan gubernur Timor Timur Abilio Soares misalnya sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang dibentuk Indonesia dalam kasus Timtim dan sudah "masuk penjara".
"Saya kira tidak akan ada pengambilan tindakan hukum kepada Abilio. Yang pasti, ini memang pukulan bagi Wiranto," kata akademisi penerima penghargaan tertinggi bidang pendidikan dari Rektor ANU tahun 2007 itu.
Argumentasi bahwa keluarnya laporan KKP yang dibentuk Indonesia dan Timor Leste pada 2005 ini tidak akan sampai membawa para tersangka aksi kekerasan Timtim 1999 ke pengadilan didasarkan pada kenyataan bahwa baik Indonesia maupun Timor Leste enggan mengambil tindakan hukum terhadap mereka, katanya.
"Baik di Indonesia maupun di Timtim ada keengganan untuk mengambilan tindakan hukum kepada pelaku."
"Keengganan Timtim itu misalnya bisa dilihat dari pendirian Xanana Gusmao yang sudah lama menginginkan sebaiknya Timtim menatap ke masa depan. Dengan adanya kemerdekaan di Timtim berarti timtim sudah memperoleh keadilan," kata Indonesianis produktif yang sempat mengenyam pendidikan di UGM Yogyakarta ini.
George Quinn mengatakan, seandainya apa yang dilaporkan beberapa media Australia tentang bocoran isi laporan KKP yang mereka terima itu benar adanya, dipastikan akan muncul suara santer yang menuntut pengadilan atas mereka yang diduga terlibat namun "suara-suara yang menuntut" ini tidak akan berlangsung lama.
"Saya pribadi agak ragu apakah mahkamah atau pengadilan akan bisa dilakukan mengingat tidak kuatnya niat Indonesia dan Timor Leste (untuk melakukan hal itu-red.). Kalau ada tindakan hukum, tentu ini akan menimbulkan ketegangan antara Timtim dan Indonesia. Justru Timtim tidak ingin ada ketegangan dengan Indonesia," katanya.
Posisi Australia
Dalam masalah ini, posisi pemerintah Australia sudah jelas, yakni Canberra tidak menginginkan hubungan bilateral Indonesia dan Timor Leste goyah.
Hanya saja, di tingkat masyarakat Australia, bisa jadi muncul suara-suara yang menuntut supaya ada tindakan hukum terhadap mereka yang dianggap bersalah. "Sebagai contoh, Jumat pagi (11/7), sudah ada suara yang menuntut supaya sisa jenazah lima wartawan yang tewas di Balibo (Balibo Five) tahun 1975 dikembalikan.
"Ada yang percaya bahwa sisa jenazah mereka masih ada di sekitar Balibo bukan di Jakarta," katanya.
Tuntutan-tuntutan semacam ini tidak akan berlangsung lama, katanya seraya menimpali bahwa dia masih ingin memastikan kebenaran isi laporan KKP yang akan dikeluarkan secara resmi Senin depan itu.
Sebenarnya, dua atau tiga minggu sebelum beberapa media Australia mempublikasi apa yang disebut mereka bocoran isi laporan KKP itu, dirinya sempat berbincang-bincang dengan Dionisio Babo Soares, anggota KKP dari Timor Leste, saat makan siang bersama di Canberra.
Pada saat itu, Soares hanya mengatakan bahwa "ada beberapa hal baru" dalam laporan itu yang belum diketahui secara luas oleh publik, kata George Quinn.
Merujuk pada isi pemberitaan media Australia yang masih harus dikonfirmasi dengan membaca langsung isi laporan KKP setelah resmi diserahkan, tampaknya salah satu "hal baru" yang dimaksud adalah adanya pengakuan Indonesia atas peran dan campur tangan dalam soal milisi tahun 1999.
"Tapi sebenarnya hal ini sudah diketahui sejak 1999. Hanya saja, di Indonesia masih ada yang menolak atau tidak menerima hal ini," katanya.
Dengan adanya laporan KKP ini, berbagai pihak di Indonesia yang selama ini menyangkal keterlibatan Indonesia dalam aksi kekerasan di Timor Leste tahun 1999 akan dapat menerima kenyataan ini, kata Quinn.
Bagi pemerintah Australia, terdapat dua poin penting dalam laporan komisi bentukan Indonesia dan Timor Leste itu. kedua poin penting itu adalah penerimaan bersama kedua negara terhadap rekomendasi-rekomendasi KKP dan kesepekatan keduanya untuk menatap masa depan.
"Kebenaran dan rekonsiliasi adalah bagian dari tujuan KKP. Komisi mencoba menarik garis rangkaian kejadian perih di masa silam dan bergerak maju," katanya kepada Sky News 13 Juli lalu.
Terkait dengan semangat membangun masa depan hubungan yang lebih baik, mantan juru bicara kepresidenan RI di era Presiden Abdurrahman Wahid, Wimar Witoelar, melihat besarnya peluang Indonesia, Australia, dan Timor Leste dalam membangun kerja sama pengembangan wilayah tiga negara.
Dalam kerja sama ini, Timor Leste dijadikan "titik pusat"-nya dengan maksud bahwa Timor Leste sebagai pusat perhatian dan geografis. "Bidang kerja sama yang bisa dikembangkan bersama ketiga negara adalah pendidikan dan budaya," kata Wimar seusai berbicara di Forum "North Australia" di Darwin 24 Juni lalu.
Kawasan timur Indonesia dan kawasan utara Australia merupakan wilayah dua negara yang relatif tertinggal dan "kurang" diperhatikan pemerintah pusat namun keduanya justru tidak memiliki beban sejarah sehingga sangat terbuka peluang untuk membangun kerja sama tiga negara bersama Timor Leste.
Dalam konteks ini, Indonesia adalah negara yang justru mempunyai "hutang sejarah" kepada Timor Leste karena, sejak resmi merdeka pada 20 Mei 2002, negara yang pernah menjadi wilayah Negara Kesatuan RI ini telah menerima Indonesia dengan baik, kata Wimar.
Potensi kerja sama yang paling mungkin dilakukan ketiga negara adalah bidang pendidikan dan kebudayaan karena, seperti dikatakan Presiden Ramos Horta, ada seribu orang pelajar Timor Leste yang belajar di Kuba sedangkan jumlah mereka yang belajar di Australia hanya beberapa puluh orang saja. Selain itu, para mahasiswa Timor Leste pun sudah lama ada di Indonesia, kata Wimar.
Melalui kerja sama pendidikan dan kebudayaan itu, fondasi kuat hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste dan trilateral Indonesia-Australia dan Timor Leste dibangun secara dewasa tanpa menafikan sejarah.
*) My news article for ANTARA on July 15, 2008
No comments:
Post a Comment