MEDIA AUSTRALIA SOROTI SALAH PENERJEMAHAN DI SEPUTAR ISU "TRAVEL WARNING"

Kekeliruan dalam menerjemahkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan isu "peringatan perjalanan" (travel warning) yang diberlakukan pemerintah Australia kepada Indonesia mendapat sorotan media Australia.

Jaringan pemberitaan ABC News misalnya menyebut kekeliruan interpreter istana menerjemahkan pernyataan Presiden Yudhoyono itu telah memicu terjadinya apa yang disebut media ini sebagai "kebingungan" dan "angin puyuh kontrol kerusakan diplomatis", demikian ANTARA melaporkan dari Brisbane, Sabtu.

Namun kekeliruan tersebut segera dikoreksi Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng dan Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda beberapa saat setelah Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri Kevin Rudd selesai memberikan keterangan pers bersama di Istana Merdeka Jakarta itu.

Andi Mallarangeng, menurut ABC, telah menjelaskan kepada wartawan bahwa penerjemah telah keliru menerjemahkan pernyataan Presiden Yudhyono, sedangkan Menlu Hassan Wirajuda menelepon langsung Duta Besar Australia, Bill Farmer, untuk menegaskan bahwa Indonesia tidak meminta Australia mencabut peringatan perjalanan.

Seperti terungkap dalam transkrip pernyataan Presiden Yudhoyono, terungkap bahwa Kepala Negara sama sekali tidak meminta Australia mencabut peringatan perjalanan level empat yang masih terus diberlakukan kepada Indonesia itu.

Kepala Negara hanya mengatakan: "Tentunya menyangkut kebijakan Australia yang berkaitan dengan 'travel warning' saya pahami sebagai kebijakan untuk melindungi warga negaranya tetapi saya juga menyampaikan dengan terbuka bahwa keadaan di Indonesia sudah baik, normal dan pulih kembali."
Namun sang penerjemah menerjemahkannya: "With regard to travel warning issued by Australia, I can understand that this is the responsibility of a government to protect its citizens but I do look forward that this advisory would be lifted" (Berkaitan dengan peringatan perjalanan yang dikeluarkan Australia, saya dapat memahami bahwa ini adalah tanggungjawab pemerintah untuk melindungi warga negaranya, tetapi saya benar-benar berharap peringatan perjalanan ini dicabut-red.).

Terhadap masalah "travel warning" ini, Perdana Menteri Kevin Rudd bersikukuh dengan posisi pemerintahnya dan menyebutnya sebagai perbedaan pandangan di antara sahabat.

Suratkabar nasional "The Australian" mengapresiasi penolakan PM Rudd untuk menurunkan level peringatan perjalanan untuk Indonesia karena alasan ancaman terorisme di negara tetangganya di utara itu.

PM Rudd mengatakan, ia tidak ingin mengenyampingkan hasil penilaian Pusat Penilaian Ancaman Nasional (NTAC) sebagai badan independen yang hasil masukannya kemudian dipublikasi Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia.

Disejajarkan dengan Angola

DFAT hingga kini tetap mengelompokkan Indonesia ke dalam 15 negara di dunia yang patut diwaspadai setiap warga negaranya sebelum memutuskan untuk berkunjung.

Kalau Pemerintah Amerika Serikat (AS) sudah mencabut peringatan perjalanan untuk Indonesia menyusul sukses besarnya dalam menumpas jaringan terorisme dan menjaga keamanan negeri, Australia tak merasa perlu dengan pengakuan AS ini.

Dimata DFAT, kondisi Indonesia tak berbeda dengan Aljazair, Angola, Republik Demokrasi Kongo, Timor Leste, Eritrea, Etiopia, Haiti, Liberia, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, Sri Lanka, Yaman, dan Zimbabwe.

Peringkat status peringatan perjalanan yang diberlakukan DFAT kepada Indonesia ini tidak pernah berubah sejak era Howard hingga kubu Partai Buruh pimpinan PM Rudd berkuasa di Canberra, yakni level empat atau hanya terpaut satu tingkat di bawah level lima (dilarang untuk dikunjungi).

Makna di balik peringatan perjalanan level empat itu adalah setiap warga Australia yang berniat berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia diminta untuk "mempertimbangkan kembali" rencana mereka itu karena alasan keamanan (ancaman terorisme).

Dua daerah di Indonesia yang terlarang bagi warga Autralia untuk dikunjungi adalah Maluku dan Sulawesi Tengah karena alasan "situasi keamanan yang tidak stabil dan resiko serangan teroris".

Bagaimana dengan puluhan provinsi lain di Indonesia, seperti DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Bali? Semua daerah di luar Maluku dan Sulawesi Tengah itu juga tak aman bagi warga Australia karena DFAT menuding ancaman serangan teroris bisa terjadi di mana saja.

Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang menjadi korban kekerasan kelompok teroris yang beroperasi di Indonesia. Dalam insiden bom Bali 2002, Australia kehilangan 88 orang warganegaranya.

Kedutaan Besar Australia di Jakarta pun pernah menjadi sasaran serangan kelompok teroris pada 9 September 2004 kendati seluruh korban tewas dan luka-luka adalah warga negara Indonesia. Beberapa warga Australia kembali menjadi korban pada insiden Bom Bali 2005.

Kerja sama yang berhasil

Dalam pernyataan pers bersamanya dengan PM Rudd di Jakarta, Jumat (13/6), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ia memahami insiden yang terjadi di Bali pada 2002 dan 2005 yang menimbulkan korban jiwa, termasuk warga negara Australia.

"Sejak itu Australia dan Indonesia bersepakat, kita tidak boleh kalah dengan terorisme. Kita bekerja sama untuk membawa yang bersalah ke pengadilan dan kemudian bekerja sama untuk mencegah terjadinya terorisme lagi."

"Kerja sama Indonesia dan Australia adalah salah satu kerja sama yang sangat berhasil untuk membawa pelaku-pelaku kejahatan terorisme ke tingkat pengadilan. Sejak itu Indonesia, sesuai dengan kewajiban kami terus memperbaiki, terus menormalkan situasi baik di Bali maupun di tempat-tempat yang lain agar semua kegiatan ekonomi, sosial, politik, termasuk pariwisata, bisa berjalan normal seperti biasanya," kata Presiden Yudhoyono.

Kepala Negara mengatakan, jumlah wisatawan Australia yang berlibur di Bali "sangat besar". Jumlahnya bahkan mengalami peningkatan sebesar 37 persen pada 2007. "Saya berharap keadaan ini bertambah baik," kata Presiden Yudhoyono.

Perdana Menteri Kevin Rudd melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya ke Indonesia dari 12 hingga 14 Juni. Selain bertemu Presiden Yudhoyono hari Jumat (13/6), PM Rudd juga bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR-RI Agung Laksono, serta pemimpin Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

PM Rudd juga menyempatkan diri berkunjung ke Aceh untuk melihat dari dekat hasil program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana tsunami yang dibiayai dari dana bantuan pemerintah Australia.

*) My news for ANTARA on June 14, 2008