Aksi kekerasan sekelompok orang beratribut Front Pembela Islam (FPI) di Jakarta 1 Juni lalu dan ancaman mereka untuk memerangi para pengikut Ahmadiyah jika pemerintah RI tidak segera melarang mendapat sorotan media Australia.Harian nasional "The Australian" dan jaringan pemberitaan "ABC" edisi Selasa menurunkan berita seputar ancaman FPI maupun tekanan terhadap pemerintah RI yang dianggap gagal menindak FPI menyusul aksi penyerangan terhadap para anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinann (AKKBB) di kawasan Monas Jakarta 1 Juni lalu.
Melalui Korespondennya di Jakarta, Stephen Fitzpatrick, Suratkabar "The Australian" menurunkan berita berjudul "We'll wage war: Indonesian Muslim hardliners" (Kami Akan Nyatakan Perang: Para Muslim Indonesia Garis Keras".
Aksi kekerasan yang terjadi pada 1 Juni lalu itu merupakan sebuah ironi karena hari itu ditandai dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, ideologi negara yang justru menjamin kebebasan beragama, sebut suratkabar milik Rupert Murdoch ini.
"The Australian" menggunakan istilah "Islamist thugs" (penjahat Islam yang kejam-red.) untuk menyebut para pengikut FPI yang menyerang para anggota AKKBB dalam beritanya. Sementara itu, jaringan pemberitaan ABC menurunkan berita berjudul "Indonesia faces pressure to act against extremists" (Indonesia Ditekan untuk Tindak Para Ekstrimis).
Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa sikap pemerintah dan polisi yang membiarkan para pengikut FPI mengancam hak azasi manusia para warga negara Indonesia mendapat kecaman para korban kekerasan, aktivis HAM dan media setempat.
Dalam insiden 1 Juni itu, setidaknya 12 orang peserta AKKBB terluka akibat tindak kekerasan para pengikut FPI.
Di antara para korban penyerangan yang terluka itu adalah Direktur Eksekutif International Centre for Islam and Pluralism (ICIP) Syafii Anwar, Direktur Eksekutif The Wahid Institute Achmad Suaedi, dan pemimpin Pondok Pesantren Al-Mizan KH Maman Imanul Haq Faqih.
Pemerintah Amerika Serikat melalui kantor Kedutaan Besarnya di Jakarta ikut mengutuk aksi FPI ini.
Dalam pernyataan persnya (2/6), Kedubes AS di Jakarta menyebutkan, tindak kekerasan seperti yang dilakukan FPI ini akan berdampak serius terhadap kebebasan beragama dan berkumpul di Indonesia dan akan menimbulkan masalah keamanan.
Pemerintah RI merespon kejadian ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat jajaran Polhukam di hari yang sama dengan keluarnya pernyataan pers Kedubes AS di Jakarta.
Dalam rapat itu hadir Mensesneg Hatta Radjasa, Menteri Sekkab Sudi Silalahi, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta, Mendagri Mardiyanto, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Kapolri Jenderal Pol Sutanto, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, dan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar serta Jaksa Agung Hendarman Supandji.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Widodo Adi Sutjipto, mengatakan, pemerintah memutuskan untuk mendalami keberadaan FPI berdasarkan UU No 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
No comments:
Post a Comment