Kedutaan Besar RI di Canberra menyambut baik hasil penelitian Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI) yang menegaskan kebenaran di seputar fakta Indonesia Baru yang demokratis dan berpengharapan sehingga rakyat Australia patut memandang negara tetangganya ini dengan kaca mata baru.Respons KBRI Canberra atas isi laporan hasil riset ASPI bertajuk "Seeing Indonesia as a Normal Country: Implications for Australia" (Memandang Indonesia sebagai Negara Normal: Implikasinya untuk Australia) itu disampaikan Juru Bicara KBRI Canberra, Dino Kusnadi, Selasa.
Kepada ANTARA yang menghubunginya dari Brisbane, ia mengatakan, hasil kajian akademis yang dilakukan dua Indonesianis kondang, Prof.Andrew MacIntyre dan Dr.Douglas E Ramage, itu juga mengonfirmasi kebenaran dari apa yang selama ini disampaikan Dubes RI Hamzah Thayeb kepada publik Australia tentang Indonesia Baru.
"Sejak beliau menempati pos barunya di Canberra (dua tahun lalu), Dubes Hamzah Thayeb secara konsisten menyampaikan kepada mitra kerja, kalangan kampus dan publik pada umumnya bahwa Indonesia yang sekarang ini adalah 'new Indonesia' (Indonesia Baru)," kata Dino Kusnadi.
Untuk menghadapi Indonesia Baru yang demokratis dan berprospek baik di masa depan ini, "yardstick" (tongkat ukuran) lama yang masih dipegang rakyat Australia perlu diganti dengan "yardstick" baru dalam melihat Indonesia Baru yang bebas, demokratis, dinamis dan berpengharapan, katanya.
"Dengan adanya laporan riset ASPI ini, pandangan Dubes Hamzah Thayeb yang faktual tentang apa yang terjadi di lapangan (Tanah Air) mendapat dukungan hasil riset dua akademisi ini," katanya.
Laporan riset terbaru ASPI ini diluncurkan secara resmi di Canberra, Selasa. Dalam laporan setebal 68 halaman ini, Prof.Andrew MacIntyre dan Dr.Douglas E Ramage merekomendasikan kepada pemerintah dan rakyat Australia untuk memahami dan melihat perkembangan terkini Indonesia yang demokratis dan stabil dengan kaca mata baru.
Kedua Indonesianis ini juga merekomendasi beberapa kebijakan khusus bagi Australia terkait dengan program bantuan pembangunan, kerja sama keamanan, maupun dukungannya pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerintahan di Indonesia.
Mereka mengatakan, Indonesia kini merupakan sebuah negara demokratis yang normal dan memainkan peranan yang konstruktif baik di tingkat kawasan maupun dunia.
"Memikirkan Indonesia sebagai satu negara 'normal' akan membantu kita melihatnya dengan cara pandang baru. Ini adalah cara pandang analitis yang memberi kita kemampuan melihat berbagai peluang baru," kata kedua peneliti ini.
Tidak lagi abnormal
MacIntyre dan Ramage lebih lanjut mengatakan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi negara yang terus-menerus menghadapi ketidakstabilan baik menyangkut kapasitas negara, kohesi sosial, maupun integritas wilayahnya.
Keduanya berkeyakinan bahwa Indonesia akan tumbuh menjadi sebuah negara dengan pendapatan menengah di dalam sistem pemerintahan yang demokratis sebagai satu nilai penting yang juga dianut Australia.
"Kita sekarang tahu bagaimana kemungkinan wajah Indonesia dalam satu dasawarsa mendatang," kata mereka.
Nilai demokrasi yang dipegang rakyat Indonesia kini dan di masa depan itu disebut mereka sebagai "berita baik" bagi Australia walaupun akan selalu ada kemungkinan bahwa kondisi Indonesia dan hubungan bilateralnya dengan Australia tidak lantas menjadi lebih baik secara dramatis dalam lima atau sepuluh tahun mendatang.
Dalam bagian lain argumentasi mereka dalam laporan itu, kedua Indonesianis ini mengatakan cara pandang baru dalam menilai dan melihat Indonesia tidak serta merta menafikan pentingnya nilai kebhinnekaan.
Kebhinnekaan ini merupakan nilai lama Indonesia yang harus tetap mendapat perhatian para pembuat kebijakan di Australia.
Pluralisme Indonesia, seperti pernah dicatat Sejarawan Australia, Anthony Reid, adalah "sebuah kebenaran lama yang jauh lebih tua dari umur Republik Indonesia dan bahkan umur 'Netherlands East Indies'.
"Indonesia tetap merupakan satu masyarakat yang pluralis. Geografi dan sejarahnya mendukung (kebenaran) ini," kata mereka.
Penekanan pada kebhinnekaan sebagai fakta yang tetap hidup dalam masyarakat Indonesia perlu diberikan karena dalam beberapa tahun terakhir ini publik Australia telah tidak lagi melihat fakta ini akibat kemunculan fenomena militansi dan fanatisme agama di Indonesia, kata mereka dalam laporan terbaru ASPI itu.
Prof.Dr.Andrew MacIntyre adalah seorang ahli politik yang juga Direktur Sekolah Ekonomi dan Pemerintah Crawford Universitas Nasional Australia, sedangkan Dr.Douglas E Ramage adalah wakil Yayasan Asia di Indonesia.
ASPI adalah lembaga riset independen yang dibentuk pemerintah untuk memberikan masukan-masukan terbaru tentang pilihan-pilihan kebijakan strategis dan pertahanan Australia.
*) My news for ANTARA on May 27, 2008
No comments:
Post a Comment