Pemerintah Australia siap menggelontorkan bantuan darurat pangan senilai 30 juta dolar Australia bagi negara-negara yang terkena dampak krisis pangan dunia akibat melonjaknya harga.Komitmen bantuan dana itu adalah jawaban Canberra atas permohonan bantuan darurat yang disampaikan Program Pangan Dunia (WFP) PBB, demikian isi pernyataan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia, Kamis.
Australia tercatat sebagai negara yang konsisten mendukung WFP. Sejak WFP beroperasi tahun 1963, total dana bantuan yang sudah digelontorkan Australia sudah lebih dari satu miliar dolar Australia.
Krisis pangan dunia yang mengancam banyak negara saat ini disebabkan oleh melonjaknya harga pangan dan minyak bumi.
Sejak April lalu, harga beras di pasar dunia dilaporkan sudah mencapai lebih dari 1.000 dolar Amerika Serikat (AS) per ton, dan harga minyak dunia sudah menembos angka di atas 117 dolar AS per barel.
Terkait dengan pembentukan satuan tugas krisis pangan dunia oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon, DFAT menyebutkan, pemerintah federal Australia telah menugaskan berbagai unit terkait untuk bekerja sama mengembangkan rencana aksi yang komprehensif bagi mewujudkan keamanan pangan berjangka panjang dan sumbangsih kepakaran Australia di bidang pertanian.
Krisis pangan dan energi dunia ini telah menggusarkan banyak pemimpin di dunia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Presiden Yudhoyono sendiri bahkan sudah menyurati Sekjen PBB Ban Ki-Moon untuk menyampaikan kekhawatiran Indonesia pada krisis pangan dan minyak mentah dunia.
Surat Presiden yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pertengahan April lalu itu juga berisi harapan agar PBB dapat memprakarsai upaya global guna menangani krisis tersebut.
Bagi pemerintah Australia, adanya kepastian dalam keamanan pangan dalam jangka panjang dan bagaimana pemakaian stok pangan untuk kepentingan bahan bakar nabati (bio-fuel) adalah isu-isu pe
nting yang menuntut respons yang bijak.
Dalam pernyataan persnya baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith menekankan pentingnya perhitungan yang tetap berpihak pada pemenuhan kebutuhan pangan bagi produk pertanian yang akan dikonversi untuk memenuhi kebutuhan "bio-fuel".
Dengan mengambil contoh produk minyak kelapa sawit, ia mengatakan, jika 80 persen dari alokasi pemakaian minyak sawit tetap untuk stok pangan dan 20 persen lagi untuk kepentingan "bio-fuel", strategi semacam ini bisa diterima.
"Namun kami patut memastikan bahwa produksi di negara-negara berkembang, akses pasar, pengurangan berbagai hambatan perdagangan terkait dengan pasokan pangan, adalah isu-isu jangka panjang yang harus juga kita jawab," katanya.
Seperti halnya krisis energi yang sudah menjadi isu penting dunia dalam beberapa tahun terakhir ini, masalah keamanan pangan kini juga sudah menjadi isu penting, katanya.
Laporan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) 14 Februari 2008 memperkirakan kenaikan jumlah orang yang terancam kelaparan di dunia mencapai 16 juta orang dari setiap satu persen kenaikan harga bahan pangan pokok dunia.
Dengan laju kenaikan sebesar itu, IFAD memperkirakan terdapat 1,2 miliar orang yang akan mengalami krisis pangan kronis di seluruh dunia pada tahun 2025. Jumlah ini lebih tinggi 600 juta orang dari perkiraan sebelumnya.
Di Indonesia, jumlah orang miskin juga tidak sedikit. Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat jumlah mereka yang hidup bawah garis kemiskinan hingga Maret 2007 mencapai 37,17 juta orang.
No comments:
Post a Comment