Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith mengatakan, pihaknya mempertimbangkan pendekatan PBB kepada Australia terkait dengan distribusi darurat bahan pangan untuk membantu mengatasi ancaman krisis pangan dunia."Kami telah didekati Badan PBB untuk melihat apakah kami bisa memberikan kontribusi darurat dalam jangka pendek. Kami sedang pertimbangkan hal itu," katanya dalam acara "Meet The Press", Minggu.
Menlu Smith mengatakan, Australia memiliki reputasi yang baik sejak lama dalam soal bantuan pangan namun isu keamanan pangan dunia merupakan persoalan jangka panjang. Dalam hal ini, Australia ingin memiliki kepastian dalam keamanan pangan.
Pemakaian stok pangan untuk kepentingan bahan bakar nabati (bio-fuel) hanyalah satu isu. Menlu Smith mengambil contoh minyak kelapa sawit.
Dalam pandangannya, jika 80 persen dari alokasi pemakaian minyak sawit tetap untuk stok pangan dan 20 persen lagi untuk kepentingan "bio-fuel", strategi semacam ini merupakan pertimbangan yang dapat diterima, katanya.
"Namun kami patut memastikan bahwa produksi di negara-negara berkembang, akses pasar, pengurangan berbagai hambatan perdagangan terkait dengan pasokan pangan, adalah isu-isu jangka panjang yang harus juga kita jawab," katanya.
Seperti halnya krisis energi yang sudah beberapa tahun terakhir menjadi isu penting dunia, masalah keamanan pangan pun kini berkembang menjadi persoalan penting, katanya.
1,2 miliar jiwa
Laporan Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) 14 Februari lalu memperkirakan kenaikan jumlah orang yang terancam kelaparan di dunia dari setiap satu persen kenaikan harga bahan pangan pokok dunia mencapai 16 juta orang.
Dengan laju kenaikan sebesar itu, IFAD memperkirakan terdapat 1,2 miliar orang yang akan mengalami krisis pangan kronis di seluruh dunia pada tahun 2025. Jumlah ini lebih tinggi 600 juta orang dari perkiraan sebelumnya.
Dalam masalah beras, Departemen Pertanian Amerika Serikat memperkirakan bahwa pada 2007-2008, stok beras dunia hanya mencapai 72 juta ton. Jumlah ini terendah sejak 1983-1984 atau hanya separuh dari hasil panen puncak tahun 2000-2001.
Stok beras dunia sebesar itu diperburuk pula oleh ancaman serius krisis energi yang ditandai dengan terus merangkaknya harga minyak dunia yang sudah berada pada kisaran 113 dolar per barel.
Seperti diberitakan Portal Bisnis dan Keuangan Irlandia, "Finfacts", edisi 18 April 2008, harga beras di pasar dunia juga sudah mencapai di atas 1.000 dolar AS per ton atau naik sebesar 47 persen sejak Maret 2008.
Kondisi ini mengkhawatirkan banyak negara, termasuk Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono misalnya telah pun menyurati Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk mengungkapkan kekhawatiran Indonesia pada krisis pangan dan minyak mentah dunia.
Surat Presiden Yudhoyono yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pertengahan April lalu itu berisi harapan Indonesia agar PBB dapat memprakarsai upaya global guna menangani krisis tersebut.
Menanggapi kondisi ini, Joni M.M.Aji, dosen Departemen Ekonomi Sosial Fakultas Pertanian Universitas Jember yang sedang mengikuti program pendidikan doktor di Universitas Queensland (UQ), kepada ANTARA mengatakan, melambungnya harga beras dunia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan "bio-fuel" negara-negara maju.
"bio-fuel" negara maju
Kebijakan negara-negara maju untuk mencari sumber bahan bakar yang dapat diperbaharui melalui "bahan bakar nabati" itu dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada minyak bumi yang harganya terus meroket.
Joni mengatakan, akibat harga minyak dunia yang meroket ini, sejumlah negara maju mengonversi produksi pertaniannya untuk keperluan pembuatan bahan bakar nabati, seperti jagung, kedele dan beras.
Kebijakan ini mengakibatkan pasokan bahan pangan dunia, termasuk beras, berkurang sedangkan permintaan bertambah. Kondisi inilah yang menyebabkan harga beras naik.
Selain faktor kebijakan "biofuel" di negara-negara maju, bencana alam yang melanda sejumlah negara produsen beras juga ikut memengaruhi kondisi walaupun bukan menjadi faktor yang utama, kata Joni.
Dalam masalah harga beras di pasar dunia, ia mengatakan, kondisinya kini sudah berubah. Kecenderungan yang ada adalah harga beras di pasar dunia jauh di atas harga beras di dalam negeri Indonesia.
Pada Maret lalu, harga beras dunia dengan patahan 25 persen sudah mencapai lebih dari 500 dolar AS per ton sedangkan di dalam negeri (Indonesia), harga beras dengan mutu yang sama mencapai Rp5.000 per kilogram atau sekitar 400 dolar AS per ton, katanya.
"Kenaikan harga beras dunia sebesar itu baru kali ini terjadi dalam dua puluh tahun terakhir," kata Joni.
Di tengah harga beras dunia yang kini sudah mencapai di atas seribu dolar AS itu, harga beras di dalam negeri Indonesia justru masih tetap di bawah harga beras dunia.
Pada awal April 2008, harga beras dunia mencapai 750 dolar AS per ton namun beras dengan kualitas yang sama di Indonesia masih dijual sekitar 5.600-an rupiah per kilogram atau masih di bawah harga beras dunia, katanya.
Untuk menghadapi kondisi yang serba tidak pasti sekaligus mengurangi dampaknya bagi puluhan juta jiwa rakyat miskin di Indonesia, ia mengatakan, ketersediaan stok beras untuk keluarga miskin (Raskin) perlu ditambah supaya berada dalam jumlah yang memadai.
Selain itu, pemerintah pun perlu konsisten melakukan pembatasan ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di tengah harga beras di pasar dunia yang tinggi.
Sejauh ini neraca beras Indonesia masih relatif "berimbang" antara produksi dan konsumsi namun pembatasan ekspor perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, katanya.
Sesuai dengan kebijakan pemerintah, ekspor beras baru bisa dilakukan jika stok beras nasional sudah mencapai lebih dari tiga juta ton, katanya.
No comments:
Post a Comment