RI-RRC DALAM PERSPEKTIF PESAN NABI SAW

Oleh Rahmad Nasution

"Belajarlah hingga ke Negeri Cina." Pesan bijak yang disampaikan Nabi Muhammad SAW berabad-abad lampauitu tetap relevan, terlebih ketika mendiskusikan kondisi Indonesia saat ini.

Banyak hal yang dapat dipelajari Indonesia dari pengalaman negeri Tirai Bambu yang sepekan ke depan (15 - 21 Oktober) akan menyedot perhatian miliaran pasang mata warga dunia karena ia menjadi tuan rumah ke-13 pertemuan 21 pemimpin ekonomi Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), termasuk Presiden Megawati Soekarnoputri.

Bagi Indonesia yang hubungan bilateralnya dengan Beijing mengalami pasang surut sejak kedua negara menjalin hubungan diplomatik awal 1950 menyusul proklamasi resmi pendirian negara RRC pada 1 Oktober 1949 itu, relevansi pesan Rasulullah itu tidak menyentuh sistem politik dan ideologinya yang Komunis, melainkan lebih pada pencapaiannya di bidang-bidang yang berada di luar wilayah ideologis, semisal ekonomi.

Di saat kondisi negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang selama masa rezim Soekarno menjadi salah satu "sahabat" kental Peking ini terpuruk secara ekonomis sejak 1997, Cina tampak melangkah ke depan dengan lebih pasti di tengah ancaman resesi global paska tragedi 11 September di Amerika Serikat (AS).

Gambaran keterpurukan itu antara lain dapat dilihat dari penilaian Gubernur Bank Indonesia (BI) Syahril Sabirin bahwa jumlah utang luar negeri Indonesia sudah melampaui ambang batas kemampuan negeri ini untuk mengembalikan utangnya.

Posisi utang luar negeri Indonesia itu per Agustus 2001 tercatat sebesar 137,6 miliar dolar AS atau turun dibandingkan tahun 1997-1998 yang pernah mendekati 150 miliar dolar.

Dari jumlah itu, sebesar 74,164 milar dolar atau 53,9 persen diantaranya adalah pinjaman luar negeri pemerintah, dan 63,438 miliar dolar AS (46,1 persen) pinjaman sektor swasta.

Lesu dan terancam

Kondisi perekonomian Indonesia paska aksi teroris di Amerika -- pasar ekspor utama RI -- semakin tampak "meredup", sebagaimana dikhawatirkan kalangan pemerintah dan swasta.

Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia, Anton Supit, seperti dikutip Kompas (2/10) mengatakan, para pengusaha nasional belum pernah mengalami masalah yang sesuram saat ini.

Ia mengatakan, masalah di dalam negeri yang sudah menumpuk, seperti ekonomi yang belum pulih dan melemahnya daya beli masyarakat akibat terpuruknya nilai rupiah terhadap dolar AS, justru diperparah oleh faktor luar, yakni melemahnya ekonomi global dan dampak aksi teroris di AS yang semakin memperparah keadaan.

Jika dalam kondisi normal, kata Kepala Direktorat Statistik Perdagangan dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan awal Oktober lalu, selama sepuluh tahun terakhir, bulan September, nilai ekspor Indonesia selalu mengalami kenaikan.

"Semula diperkirakan akan melebihi lima miliar dolar AS. Namun, bulan September tahun ini tidak normal akibat dampak serangan ke WTC dan Pentagon," katanya.

Di tengah keterpurukan Indonesia dan sejumlah negara Asia lain akibat ketergantungan yang sangat besar pada tiga pasar ekspor utama yang sedang sakit -- Amerika, Jepang, dan Uni Eropa -- Cina justru muncul sebagai "ancaman".

Bentuk ancaman itu, menurut Sri Hartati (Kompas, 16/9), antara lain ditunjukkan oleh berbeloknya dana investasi khsusunya investasi langsung asing (FDI) yang semula tertuju ke Asia Tenggara, yang semakin lama semakin banyak tersedot ke Cina.

Begitu mencemaskannya kebangkitan negara berpenduduk lebih dari 1,2 miliar jiwa itu, ekonom Jepang, Kenichi Ohmae, kata Sri, bahkan sampai memprediksikan bangkitnya Cina bakal menjadi pemicu "krisis kedua Asia", yang jauh lebih parah dan lebih habis-habisan menguras sumberdaya ekonomi dibandingkan krisis tahun 1997-1998.

Pelajaran dari Cina

Keberhasilan Cina muncul sebagai salah satu dari sedikit negara di dunia yang mengalami pertumbuhan dan pencapaian ekonomi yang mengesankan selama lebih dari dua dasawarsa terakhir ini tidak dapat dipisahkan dari peran reformasi ekonomi-nya Deng Xiao Ping yang dijalankan secara konsisten sejak akhir tahun 1978.

Pintu Terbuka yang diprakarsai Deng itu merupakan kebijaksanaan yang dilakukan secara sadar dengan dukungan sebagian besar rakyat Cina.

Sukses besar kebijakan itu bermuara pada timbulnya kesadaran rakyat bahwa modernisai industri, penerapan berbagai metode pertanian yang maju, dan pembukaan hubungan dagang internasional merupakan satu-satunya jalan bagi negeri itu untuk menjadi negara modern dan makmur.

Dr.Yuan Wang (dkk, 2000) mencatat reformasi ekonomi Deng Xiao Ping tersebut meningkatkan ekspor Cina dari 18,27 miliar dolar AS pada 1980 menjadi 151,1 miliar dolar AS pada 1996 atau naik 8,27 kali lipat.

"Jumlah impor dan ekspor Cina pada 1997 mencapai 325 milir dolar AS sehingga menempatkannya pada urutan ke-sembilan di antara negara-negara dagang yang paling berhasil di dunia. Dengan kembalinya Hong Kong kepada Cina pada Juli 1997, ia menjadi negara dagang terbesar ke-empat di dunia sesudah AS, Jepang dan Jerman, dengan surplus perdagangan sebesar 40,3 miliar dolar AS (1997)," tulis mereka.

Kebijakan reformasi ekonomi Deng itu tidak hanya tampak "wah" dalam kinerja ekspor negeri itu, namun, seperti yang ditulis Dr.I.Wibowo (2000), telah pula membawa perubahan yang signifikan dalam komposisi ketenagakerjaan Cina.

Di awal reformasi (1979), Wibowo mencatat kurang dari satu juta orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta negeri itu, tetapi jumlahnya meningkat drastis menjadi 96,57 juta orang dua puluh tahun kemudian.

Apa yang dapat dipelajari?

Lantas apa yang dapat dipelajari Indonesia dari RRC setelah lebih dari satu dasawarsa normalisasi hubungan kedua negara yang pernah menggetarkan panggung perpolitikan dunia semasa perang dingin tahun 1950-an hingga 1960-an dengan "Poros Jakarta-Peking"-nya itu?

Dalam pandangan Suripto, mantan Sekjen Dephutbun yang pada awal tahun 1980 pernah mengemban misi rahasia RI ke Beijing untuk menjajaki kemungkinan normalisasi hubungan kedua negara yang putus sejak 1965, pemerintah Indonesia menjadi faktor penentu mampu tidaknya bangsa ini mengambil manfaat yang besar dari hubungan bilateral dengan Cina.

Karena itu, jika pemerintah memiliki garis politik yang jelas dan tegas dalam berbagai aspek kerjasamanya dengan Beijing, Jakarta semestinya mampu menangguk keuntungan yang tidak sedikit secara ekonomis dan politis.

Di bidang ekonomi, kedua negara yang pada tahun 2000 berhasil meningkatkan nilai perdagangan bilateralnya sampai 7,464 miliar dolar AS, atau naik sebesar 54,5 persen dari volume perdagangannya tahun 1990 yang hanya 1,18 miliar dolar AS pun dapat saling membantu secara lebih nyata.

"Di sektor pangan, misalnya, RRC berhasil meningkatkan produksinya secara mengesankan. Begitu pula dalam mekanisasi industri pertanian yang berbasis "intermediate technology" (teknologi menengah), mereka pun diakui sangat unggul."

Di bidang riset dan pengembangan, Indonesia lagi-lagi bisa belajar dari kesuksesan Beijing. Bayangkan, setiap kecamatan di sana, kata Suripto, sudah mempunyai unit riset dan pengembangan yang digerakan oleh lembaga semacam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang berfungsi membimbing masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan mereka akan teknologi tepat guna.

Sementara di Indonesia, usahkan di tingkat kecamatan, di tingkat provinsi saja, unit riset dan pengembangan tidak berjalan dengan semestinya, katanya.

Fenomena serbuan produk buatan Cina ke Indonesia, telebih sejak krisis ekonomi mendera negeri ini pertengahan 1997 semakin membuktikan keunggulan mereka di bidang ekonomi dan perdagangan berbasis teknologi dan padat karya. Setelah motor, kini kabarnya giliran mobil buatan Negara Tirai Bambu itu yang mulai tahun 2001 ini akan menggelinding di jalan-jalan kota Indonesia.

Kenyataan empiris itu secara tak terbantahkan meneguhkan relevansi pesan bijak yang disampaikan Muhammad Rasulullah berabad-abad lalu dengan upaya bangsa Indonesia untuk segera bangkit dari keterpurukan ekonominya.

"Belajarlah sampai ke negeri Cina" namun tidak dalam bidang politik dan, terlebih lagi, ideologi karena "keajaiban ekonomi" yang mengagumkan banyak bangsa itu, tampaknya tidak diikuti oleh keajaiban di bidang politik.

"Warga negara di Cina diizinkan untuk menikmati semua kenikmatan material, tetapi mereka tetap harus patuh kepada negara," sebut pakar masalah Sino, I Wibowo.

*) disiarkan ANTARA pada 13 Oktober 2001