KPK JALIN KERJA SAMA PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN AUSTRALIA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperluas kerja sama internasionalnya dalam pemberantasan korupsi dengan tiga lembaga pemerintah federal Australia.

Perluasan kerja sama dalam pemberantasan korupsi dengan Australia itu ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan, Mochammad Jasin, dan para pejabat terkait dari Departemen Kejaksaan Agung, Komisi Integritas Penegakan Hukum, dan Komisi Pelayanan Publik Australia.

Acara penandatanganan MoU yang berlangsung di kantor Departemen Kejaksaan Agung itu turut disaksikan Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu Primo Alui Joelianto, serta segenap pejabat KBRI Canberra dan instansi terkait Australia.

Informasi yang dihimpun ANTARA dari KBRI Canberra menyebutkan, penandatanganan MoU dilakukan tiga lembaga tersebut karena di tingkat federal, pemerintah Australia tidak memiliki KPK.

Nota kesepahaman yang berlaku selama enam tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari kedua pihak itu membuka jalan bagi kerja sama pengembangan dan peningkatan kapasitas institusi.

MoU itu juga memenyepakati kerjasama di bidang pencegahan, intelijen yudisial, pelacakan dan pemulihan aset, penyelidikan, evaluasi perundang-undangan serta pembuatan undang-undang yang relevan.

Kedua pihak menegaskan komitmen masing-masing untuk menindaklanjuti isi MoU secara konkrit, termasuk komitmen Australia menyediakan beasiswa untuk program anti korupsi, membangun jejaring dengan pihak-pihak terkait di Australia, dan berbagi pengalaman dalam peningkatan transparansi pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Dubes Primo menyambut baik penandatanganan MoU yang menandakan hubungan kedua negara yang semakin baik dan meningkat di di berbagai bidang.

Ia juga memandang MoU ini sebagai suatu terobosan karena di tingkat pemerintah federal, Australia baru pertama kali menyepakati kerjasama pemberantasan korupsi dengan lembaga anti korupsi negara lain.

Penandatanganan MoU kerjasama pemberantasan korupsi ini juga merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Lombok yang berlaku sejak Februari 2008.

Selama di Canberra, Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan, M Jasin, juga mengisi kegiatan seminar akademik di kampus Universitas Nasional Australia (ANU).

Seminar yang difasilitasi Projek Indonesia dan KBRI Canberra itu dihadiri kalangan Indonesianis, mahasiswa Indonesia dan asing, dan pejabat instansi terkait Australia.

Dari Canberra, M.Jasin akan mengikuti konferensi anti korupsi di Brisbane yang diikuti berbagai kalangan, termasuk Komisi Independen Pemberantasan Korupsi dari negara bagian New South Wales, Queensland, Australia Barat serta beberapa negara di kawasan Asia Pasifik.

*) My news for ANTARA on July 27, 2009