RIBUAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMILU 2009 PPLN SYDNEY "KEMBALI"

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney menyebutkan lebih dari seribu dari 16 ribu surat pemberitahuan Pemilu 2009 yang sudah dikirim "kembali" ke alamat PPLN karena calon pemilih pindah alamat atau sudah kembali ke Indonesia.

"Kita belum menghitung secara resmi tapi sekarang ini yang kembali ada seribuan surat," kata Sekretaris PPLN Sydney, Pratito Soeharyo, Jumat malam, menanggapi pengiriman 16 ribu surat pemberitahuan kepada warga Indonesia yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) di tiga negara bagian itu.

Karena itu, pihaknya mengharapkan bantuan warga Indonesia yang menerima surat-surat pemberitahuan PPLN Sydney kepada para pemilih tetap Pemilu 2009 yang sudah tidak lagi menetap di alamat tujuan surat karena sudah pindah atau kembali ke Tanah Air agar mengirim kembali surat-surat tersebut ke PPLN Sydney.

Himbauan yang sama juga disampaikan Ketua PPLN Sydney, Jon Soemaryono. "Cukup tulis di halaman muka amplop surat kalimat 'return to sender' sebelum dimasukkan ke kotak pos, dan tak perlu lagi membubuhi prangko," katanya.

Menurut Pratito yang juga Minister Counselor Fungsi Pensosbud KJRI Sydney, pengiriman kembali surat-surat pemberitahuan yang tidak sampai ke tangan penerima sesungguhnya itu akan membantu PPLN Sydney melakukan validasi data pemilih.

Kasus semacam ini terjadi karena penyusunan daftar pemilih tetap merujuk pada basis data WNI dalam dua tahun terakhir ditambah dengan basis data WNI yang baru datang dan lapor diri sehingga tetap terbuka kemungkinan ada di antara warga yang sudah pindah alamat atau kembali ke Indonesia, katanya.

Mengundang kritik

Kondisi ini mengundang kritik Akademisi Indonesia di Universitas Queensland (UQ), Akh Muzakki.

Menurut dosen IAIN Surabaya yang sedang merampungkan studi doktornya di UQ itu, ketidakakuratan data WNI yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2009 di luar negeri seperti tampak dari kasus-kasus surat pemberitahuan PPLN Sydney yang tidak sampai ke tangan penerima telah "memubazirkan" uang rakyat.

Di antara mereka yang masih dikirimi surat pemberitahuan PPLN Sydney padahal mereka sudah tidak lagi berdomisili di wilayah St.Lucia, Brisbane dan bahkan telah kembali ke Indonesia itu adalah Mohamad Fauzi, Sri Tiatri, Alvin Irfani Krishnanoya, Andika Andrew Hasyim, David Suryaatmaja, dan Mursyid.

"Bagaimana mungkin ada banyak kasus warga kita di kawasan St.Lucia menerima surat pemberitahuan PPLN Sydney yang 'bodong'. Jelas ini bentuk kecil dari kemubaziran dana Pemilu. Biaya setiap surat itu sekitar satu dolar Australia (Rp7.675) dihitung dari biaya prangko 55 sen, cetak amplop berkop PPLN Sydney dan isi surat," katanya.

Jika surat-surat "bodong" itu hanya satu dua buah dampak dari kemubaziran uang rakyat dalam dana Pemilu itu mungkin tidak seberapa namun kalau ada 5.000 surat pemberitahuan yang "bodong", berarti ada pengeluaran yang sia-sia sebesar 5.000 dolar Australia, katanya.

"Untuk menghindari kemubaziran seperti ini, apa tidak mungkin sejak awal Deplu RI bekerja sama dengan Imigrasi RI untuk memperkuat validasi data orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri," katanya.

Ia mengatakan, rententan kerugian akibat tidak akuratnya data DPT di luar negeri bisa sangat besar jika banyak di antara 1,5 juta WNI di luar negeri yang masuk DPT Pemilu 2009 berkasus sama dengan pengalaman sejumlah WNI di St.Lucia Australia.

Jumlah WNI yang masuk DPT Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Sydney mencapai sekitar 17.700 orang. Mereka berdomisili di tiga negara bagian, yakni New South Wales, Queensland, dan Australia Selatan.

*) My updated news for ANTARA on March 13, 2009