PRESIDEN BUSH: "RAKYAT KOSOVO KINI BEBAS"

Detik-detik bersejarah bagi rakyat Kosovo menyusul deklarasi kemerdekaan oleh parlemen wilayah itu dari Serbia 17 Februari lalu akhirnya tiba juga. Momen bersejarah tersebut tiada lain adalah pengakuan diplomatik internasional atas kemerdekaan wilayah di sebelah tenggara Eropa berpenduduk mayoritas etnis Albania yang telah lama menjadi provinsi Serbia itu.

Presiden Amerika Serikat (AS), George W.Bush, dalam sebuah wawancara dengan Stasiun Televisi NBC dari Arusha, Tanzania, menegaskan dukungan pemerintahnya pada kemerdekaan Kosovo.

"Rakyat Kosovo kini bebas. Ini adalah sesuatu yang saya dukung bersama pemerintahan saya," kata Bush seperti dikutip kantor berita Reuters Selasa dinihari Waktu Brisbane, Australia.

Pengakuan resmi AS atas kemerdekaan sebuah wilayah biasanya disampaikan oleh Departemen Luar Negeri. Diperkirakan Deplu negara adidaya itu akan mengumumkan pengakuan diplomatik resmi bagi Kosovo hari Senin waktu Washington D.C.

Dukungan bagi deklarasi kemerdekaan Kosovo itu dipandang pemerintahan Presiden Bush sebagai sesuatu yang penting bagi mengakhiri "status Kosovo".

Selain AS, menurut Reuters, sebagian besar negara anggota Uni Eropa juga telah bersiap mengakui kemerdekaan Kovoso kendati Spanyol, Senin (18/2), memutuskan untuk tidak mengeluarkan pengakuan diplomatik bagi wilayah itu.

Bagi Gedung Putih, pengakuan atas kemerdekaan Kosovo itu penting untuk menghapus hak moral Serbia untuk terus menguasai rakyat Kosovo yang telah banyak menderita di masa pemerintahan Slobodan Milosevic (alm). Selain itu, pengakuan AS atas kemerdekaan Kosovo tersebut juga didorong oleh kenyataan buntunya perundingan mengenai masalah ini.

Berbeda dengan sikap politik AS dan sebagian negara anggota Uni Eropa, sejak awal Serbia dan Rusia menolak keras kemerdekaan Kosovo.

Presiden Serbia, Boris Tadic, mengatakan, pemerintahnya tidak akan pernah mengakui kemerdekaan itu. "Serbia tidak akan pernah mengakui kemerdekaan Kosovo. Serbia telah bereaksi dan akan bereaksi dengan segala cara yang damai, diplomatik dan sah untuk membatalkan tindakan lembaga-lembaga Kosovo ini," kata Tadic dalam sebuah pernyataan.

Indonesia belum bersikap

Sementara itu, Pemerintah Indonesia masih menunggu pembahasan di Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menentukan sikap atas kemerdekaan Kosovo.

"Kami masih terus memantau situasi yang berkembang, tidak hanya pemerintah pusat di Eropa namun juga sebagai anggota tidak tetap DK PBB," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers bersama Presiden Filandia Tarja Halonen di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2).

Indonesia menghormati kedaulatan dan keutuhan teritorial sebuah negara, sekaligus menyadari situasi di Kosovo sebagai proses dekonstruksi negara-negara pecahan Yugoslavia yang belum tuntas. Karena itu, Indonesia menilai harus ada pemecahan yang tepat untuk penyelesaian masalah ini, katanya.

Kepala Negara melihat sudah ada upaya sejumlah pihak menyelesaikan krisis di Kosovo itu namun hingga saat ini belum ada solusi yang tepat.

"Dari perwakilan RI di PBB, saya mendapat laporan tadi malam (Minggu malam, red) ada pertemuan DK PBB namun masih membahas legalitas deklarasi kemerdekaan Kosovo. Karena itu kami masih mencermati perkembangan yang terus berlangsung, " katanya.

Pemerintah Indonesia juga akan berkonsultasi dengan DPR untuk menentukan sikap atas situasi di Kosovo.

Presiden Finlandia Tarja Halonen juga belum menentukan sikap atas situasi di wilayah yang tetap diklaim Serbia sebagai bagian dari provinsi itu.

Australia mendukung

Jika Indonesia dan Finlandia masih bersikap menunggu, Australia justru mendukung deklarasi kemerdekaan Kosovo dari Serbia itu. Perdana Menteri Kevin Rudd menyebut deklarasi kemerdekaan yang dilakukan Parlemen Kosovo tersebut sebagai "langkah tepat".

Media Australia, Senin (18/2), memberitakan, Australia bahkan akan memberikan pengakuan diplomatik pada kesempatan pertama.

Bagi PM Rudd, sejarah Kosovo yang kelabu mendorong Australia untuk melakukan apa pun yang ia bisa lakukan guna memastikan rakyat Kosovo terlindungi saat melangkah ke masa depannya.

"Ini adalah langkah aksi yang tepat. Karenanya secara diplomatik, kami akan memberikan pengakuan pada kesempatan pertama," katanya.

Di sejumlah kota di Australia sendiri, kelompok masyarakat keturunan Serbia dan Albania menyikapi perkembangan di Kosovo itu secara berbeda.

Presiden Perhimpunan Kesejahteraan Serbia Ortodoks (SOWA) cabang New South Wales, Marko Marinkovich, seperti dikutip ABC, tegas menolak deklarasi kemerdekaan Kosovo dan bertekad mencari cara penyaluran aspirasi penolakan mereka itu.

Sebaliknya, warga masyarakat keturunan Albania, terutama di Melbourne sebagai kota yang menjadi kantong terbesar orang-orang Albania Australia, telah bersiap-siap merayakan deklarasi kemerdekaan Kosovo tersebut.

*) rangkuman dibuat Rahmad Nasution dari berbagai sumber