Pak Harto Dalam Pandangan Australia

Oleh Rahmad Nasution

Soeharto, Jenderal Besar yang memimpin Indonesia selama 32 tahun ini, akhirnya menemui Sang Khaliknya hari Minggu (27/1) pukul 13.10 WIB setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Jakarta sejak 4 Januari lalu.

Kepergiannya itu mendapat perhatian luas media massa Indonesia dan dunia, tidak terkecuali Australia. Kenyataan ini menandakan betapa mantan presiden yang akrab disapa Pak Harto ini dipandang sebagai sosok yang berpengaruh.

Porsi pemberitaan tentang Soeharto yang besar dari berbagai media massa utama Australia itu sudah terasa sejak ia dirawat di RSPP 4 Januari lalu.

Bagi Australian Broadcasting Corporation (ABC) misalnya, pemberitaan tentang wafatnya Soeharto dilakukan secara cukup berimbang. Di dalam berita awalnya tidak lagi dibumbui dengan atribusi “mantan diktator” untuk menyebut Pak Harto.

Sebaliknya, ABC menyebut dirinya sebagai sosok pemimpin yang berasal dari keluarga petani miskin yang mengambil alih kepemimpinan angkatan darat tahun 1965 di tengah bergejolaknya gerakan antikomunis.

Di dalam negeri Indonesia, ia tetap dihormati sebagai “bapak pembangunan Indonesia” walaupun di luar negeri ia dianggap salah seorang kleptokrat terburuk Abad 20.

Kilas balik kepemimpinan Soeharto juga digambarkan secara proporsional oleh Stasiun TV Saluran Tujuh dalam buletin berita Minggu petang.

Dalam sejarah hubungan bilateral Indonesia dan Australia yang sering mengalami pasang surut, era pemerintahan mantan perdana menteri Paul Keating (1991-1996) kerap dianggap sebagai masa keemasan dalam hubungan kedua negara berkat kedekatan pribadi Keating dengan Pak Harto.

Bahkan, Keating menempatkan Indonesia secara khusus dalam kebijakan luar negeri Australia sebagaimana ia sampaikan sendiri dalam sebuah pertemuan di Sydney tahun 1994.

Dalam pertemuan tersebut, Keating menegaskan bahwa “tidak ada satu negara pun yang lebih penting bagi Australia daripada Indonesia. Jika kami gagal menempatkan hubungan ini pada jalur yang benar, memelihara dan mengembangkannya, maka seluruh jejaring hubungan luar negeri kami tidaklah lengkap”.

Keating setidaknya enam kali mengunjungi Indonesia dalam masa pemerintahannya. Sebelum adanya Perjanjian Keamanan Indonesia-Australia yang juga dikenal dengan Perjanjian Lombok tahun 2006, Keating dan Pak Harto justru sudah mewujudkan perjanjian keamanan tahun 1995.

Hanya saja, perjanjian tersebut kemudian dibatalkan Indonesia secara sepihak pada 1999 sebagai respons atas keterlibatan Australia di era pemerintahan John Howard dalam proses pemisahan Timor Timur dari Indonesia.

Warisan Soeharto

Di mata Indonesianis Universitas Nasional Australia (ANU), Dr. Hal Hill, Australia menikmati keberuntungan yang besar sekali dari kawasan Asia Tenggara yang semakin lama semakin makmur dan stabil dan kondisi regional yang baik ini merupakan warisan Pak Harto.

“Australia beruntung besar sekali gara-gara pengaruh Soeharto. Karena pengaruh Soeharto, kawasan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) semakin lama semakin makmur dan stabil. Ini adalah warisan Soeharto,” katanya kepada penulis 15 Januari lalu.

Pakar ekonomi Indonesia di Sekolah Riset Studi-Studi Pasifik dan Asia (RSPAS) Universitas Nasional Australia (ANU) itu mengatakan, kawasan ASEAN yang lebih stabil itu telah memunculkan negara-negara tetangga Australia yang lebih makmur.

“Australia sangat beruntung ada tetangga-tetangga yang lebih makmur walaupun terkadang ada masalah dalam hubungan bilateral Indonesia-Australia selama masa 32 tahun pemerintahan Orde Baru. Masalah itu `unavoidable` (tak terhindarkan),” katanya.

Masalah perbedaan di antara kedua negara dan bangsa bertetangga ini bukanlah merupakan “kesalahan Soeharto” selaku presiden saat itu karena Australia dan Indonesia sejak awal memiliki perbedaan sosial, budaya, ekonomi dan sistim politik, katanya.

“Jadi saya kira bukan tanggung jawab Soeharto sendiri. Tapi `big picture`(gambaran besar)-nya, Australia sangat beruntung. Pak Harto terakhir ke Australia pada tahun 1975 tapi setelah 1975 dia tidak lagi pernah ke Australia,” kata Hal Hill.

Peneliti senior masalah ekonomi Indonesia dan Asia Tenggara dan merupakan pengasuh Buletin Studi Ekonomi Indonesia (BIES) itu menduga keengganan Soeharto untuk kembali mengunjungi Australia adalah karena ingin menghindari protes atau demonstrasi saja.

Kalaupun ada yang berpandangan bahwa penguasa Orde Baru itu merupakan sosok pemimpin yang feodal, ia sangat berbeda dengan sosok raja-raja Jawa dulu.

“Perbedaan antara Soeharto dengan raja-raja Jawa dulu adalah dalam soal pembangunan negeri yang cepat sekali. Di era feodal dulu (sebelum Soeharto-red), rakyat tidak maju tapi di era Soeharto, rakyat maju kecuali aktivis kiri banyak yang ditangkap tapi rakyat maju di bawah Soeharto,” kata Hal Hill.

Seandainya dia mau turun dari tampuk kekuasaan tahun 1990, sudah pasti dia akan terus dikenang rakyat Indonesia sebagai “pahlawan pembangunan”, katanya.

Bagi orang Australia seperti dirinya, yang juga menarik dari masalah Soeharto setelah ia dipaksa lengser dari kekuasaannya adalah dia tidak lari ke luar negeri seperti para pemimpin otoriter negara-negara lain seperti Ferdinand Marcos (Filipina) atau Mabuto (Kongo), kata Hal Hill.

“Untuk Indonesia, itu (fenomena Marcos dan Mabuto-red) tidak terjadi dan Soeharto tetap tinggal di Indonesia tanpa gangguan. Ini menarik dan ini berangkali merupakan bagian dari kekuatan masyarakat Indonesia walaupun selama masa pemerintahannya ada juga masalah pelanggaran hak azasi manusia,” katanya.

Akademisi Australia yang sudah menulis dan mengedit 12 buah buku dan menulis 110 karya tulis akademis dan bab buku ini berpendapat Soeharto yang sebenarnya hidupnya justru cukup sederhana harus jatuh akibat ulah anak-anaknya.

“Saya kira Pak Harto dijatuhkan oleh anak-anaknya sendiri. Sayang sekali dia gagal mengontrol kemauan anak-anaknya,” kata penulis buku “Indonesia`s Industrial Transformation” (1997) itu.

Dalam pandangan Hal Hill, sejarah perjalanan karir politik Soeharto sangat menarik karena pada tahun 1950-an, menurut ahli sejarah, hampir tidak ada orang yang berpikir bahwa Soeharto akan menjadi presiden kedua RI menggantikan Soekarno.

Bagi rakyat Indonesia yang mementingkan kecukupan pangan (perut) dan kesempatan kerja, penilaian mereka tentang Soeharto bisa jadi lebih positif dibandingkan penilaian kelompok kelas menengah Indonesia yang dulu menuntut kebebasan politik, katanya.

Soeharto dapat dikatakan menghasilkan apa yang disebut dengan “divided legacy”, yakni pembangunan ekonomi yang luar biasa namun dengan kehidupan politik yang kurang bagus.

Pendapat Hal Hill tentang Soeharto terutama bagaimana kondisi hubungan Indonesia-Australia selama 32 tahun masa pemerintahannya sejalan dengan pandangan Indonesianis ANU lainnya, Greg Fealy.

Lebih banyak positif

Menurut Greg Fealy yang dihubungi secara terpisah, lebih banyak hal-hal positif daripada negatif dalam hubungan kedua negara selama masa Orde Baru.

Terlepas dari tetap adanya ketegangan terkait dengan isu Timor Timur dan laporan media massa Australia tentang Soeharto, semua pemerintahan Australia tetap melihat Soeharto sebagai sosok pemimpin Indonesia yang “terlalu western (barat)”.

Soeharto juga dipandang Canberra sebagai sosok yang antikomunis, berjasa menstabilisasi Indonesia, dan pro-Barat.

“Dari segi itu, saya kira mereka (Australia) sangat bersyukur bahwa Soeharto menjadi presiden Indonesia,” kata Indonesianis yang merampungkan pendidikan doktoralnya di Universitas Monash dengan disertasi tentang studi partai Islam tradisionalis Nahdlatul Ulama (NU) itu.

Pendapat kedua Indonesianis papan atas Australia itu tentang Pak Harto yang mewarisi banyak hal baik bagi Indonesia maupun kawasan dan negara-negara di sekitarnya, termasuk Australia, diakui Perdana Menteri Kevin Rudd.

Dalam penyampaian ucapan belasungkawanya atas nama rakyat Australia untuk rakyat Indonesia, PM Rudd menyebut mantan pemimpin yang lahir di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta, 8 Juni 1921 ini sebagai “kepala negara terlama” Abad 20 dan tokoh berpengaruh di kawasan Asia Pasifik dan dunia.

Pak Harto disebutnya sebagai pemimpin yang berhasil mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan modernisasi di masa ketika Indonesia menghadapi berbagai tantangan politik, sosial dan ekonomi sampai tiba krisis ekonomi Asia tahun 1997.

Di tingkat Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara dan Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Soeharto juga merupakan tokoh berpengaruh yang berhasil memajukan organisasi regional dan forum kerja sama ekonomi itu.

Dalam hubungan bilateral, PM Rudd menyebut Indonesia sebagai “teman dekat” dan “tetangga” Australia dimana kedua negara memiliki kepentingan politik dan keamanan vital yang sama.

Alexander Downer, mantan menteri luar negeri Australia, juga berpandangan yang sama.

Tanpa menafikan catatan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) semasa pemerintahan Orde Baru, Downer seperti dikutip AAP melihat Pak Harto sebagai pemimpin yang memahami posisi penting Australia bagi Indonesia.

Dalam kaitan ini, Soeharto berkomitmen menjaga hubungan yang baik bagi kedua negara. Mantan presiden RI itu pun merupakan sosok yang bervisi yang sangat baik dalam membangun komunitas Asia Tenggara yang kuat dan berpandangan positif tentang Australia, kata Downer.

Komitmennya yang kuat dalam membangun hubungan Indonesia-Australia yang setara, serta sumbangsihnya yang besar dalam ikut mewujudkan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan berprospek baik secara ekonomi merupakan “warisan” Pak Harto yang tak kan pernah mati dalam memori orang-orang Australia yang jujur dalam menilai sosok presiden kedua RI ini.

*) Tulisan ini disiarkan ANTARA pada hari yang sama dengan kembalinya ruh Pak Harto kepada Sang Khaliknya, Allah SWT. Semoga amal ibadah beliau diterima Tuhan Yang Esa dan pintu maaf dibukakan oleh segenap rakyat Indonesia untuknya.