ISU PAUS "KRIKIL DALAM SEPATU" HUBUNGAN AUSTRALIA-JEPANG

Oleh Rahmad Nasution

Drama penahanan dua aktivis berkebangsaan Australia dan Inggris oleh kapal pemburu paus Jepang, "Yushin Maru No.2", di Laut Selatan (Antartika) sejak 15 Januari lalu akhirnya berakhir Jumat dini hari (18/1).

Benjamin Potts (28) dan Giles Lane (35) diserahkan awak kapal "Yushin Maru No.2" ke kapal "Oceanic Viking" milik Bea Cukai Australia. Seterusnya mereka dikembalikan ke kapal "Steve Irwin" milik kelompok "Sea Shepherd Conservation Society" (SSCS)" pada Jumat pagi.

Namun, pelepasan kedua aktivis SSCS itu tidak serta-merta menyurutkan konflik antara kelompok anti-perburuan paus Australia dengan kapal-kapal Jepang yang beroperasi di perairan laut Antartika selama musim panas ini.

Sinyal tersebut disampaikan sendiri oleh pihak SSCS dalam pernyataan persnya. Bahkan, kendati kedua aktivisnya itu senang bisa kembali berkumpul dengan rekan-rekan mereka di kapal "Steve Irwin", mereka menyatakan siap untuk kembali ikut mengejar kapal-kapal Jepang.

Giles Lane asal Inggris misalnya mengatakan, dia menghargai keprihatinan banyak orang tentang penahanan dirinya dan rekannya Benjamin Potts. Namun, yang lebih penting adalah bukan diri mereka melainkan bagaimana menghentikan perburuan paus tersebut.

Kapten Kapal "Steve Irwin", Paul Watson, juga mengisyaratkan bahwa pihaknya akan melanjutkan misi penghalauan terhadap kapal-kapal Jepang yang beroperasi di Laut Selatan, khususnya di "perairan teritorial Antartika Australia".

Dalam delapan hari terakhir, Watson mengatakan, pihaknya tidak menemukan adanya ikan paus yang dibunuh dan kondisi ini merupakan "kemenangan" terhadap kapal-kapal Jepang.

Drama penahanan kedua aktivis SSCS yang terjadi akibat keduanya menaiki dek kapal "Yushin Maru No.2" secara ilegal untuk menyerahkan surat protes mereka terhadap perburuan paus di perairan Antartika itu mendapat perhatian pemerintah Australia dan Jepang.

Pelepasan keduanya pun melalui pendekatan diplomasi dan negosiasi yang alot karena SSCS tidak menginginkan adanya syarat apa pun dalam pelepasan kedua orang anggotanya yang dituduh pihak kapal "Yushin Maru No.2" sebagai perampok modern itu.

Yang pasti, Tokyo mengecam keras aksi Potts dan Lane ini yang dianggap pejabat tinggi Pemerintah Jepang, Nobutaka Machimura, sebagai "sangat berbahaya" karena mereka sempat melemparkan botol-botol.

Bagi Pemerintah Jepang, Laut Selatan merupakan perairan tak bertuan dan kegiatan perburuan paus negaranya untuk tujuan sains adalah sah.

Dilihat dari pandangan hukum Australia, tindakan kedua aktivis SSCS yang tanpa izin menaiki kapal Jepang itu tidak dapat dibenarkan.

Pakar Hukum Internasional Universitas Nasional Australia (ANU) Don Rothwell, menyebut keduanya dapat pula dikenakan sejumlah tuduhan pelanggaran hukum Australia, termasuk tindak kejahatan terorisme dan memasuki kapal asing secara ilegal.

Sebelum insiden di perairan Laut Selatan itu terjadi, konflik antara kelompok anti dan pro-perburuan paus di Jepang juga menghangat di layar televisi berbasis internet (IPTV) "Youtube" setelah sebuah iklan komersial bir Australia yang mengambil tema "anti perburuan paus Jepang" ditayangkan "Youtube".

Tayangan iklan komersial sebuah perusahaan bir Australia yang memuat pesan kampanye anti perburuan paus Jepang itu di-'posting' sekitar sebulan lalu.

Tayangan video iklan yang telah disaksikan oleh puluhan ribu pengunjung situs "Youtube" (http://www.youtube.com) itu sempat pula ditanggapi Menlu Smith pada 7 Januari lalu.

Kehadiran tayangan produk bir botol yang memuat pesan kampanye "whale safe beer" (bir penyelamat paus) itu berurutan dengan dua video lain yang justru berisi pesan negatif tentang pembantaian kangguru di Australia.

Australia terus menekan
Dalam kasus perburuan paus ini, Australia di bawah pemerintahan Perdana Menteri Kevin Rudd sejak Desember 2007 telah melakukan tekanan diplomasi terhadap Tokyo.

Tekanan Australia yang bertubi-tubi itu mulai membuahkan hasil, terbukti dari kesediaan Tokyo menangguhkan perburuan terhadap paus "humpback".

Sebelum adanya penangguhan Tokyo itu, kapal-kapal pemburu paus Jepang yang sudah berada di perairan Antartika diklaim Australia akan memburu 935 ekor paus "minke", 50 paus "humpback" dan 50 paus "fin" (sirip) untuk program "scientific whaling" negara itu.

Menteri Luar Negeri Australia, Stephen Smith, menyambut baik pengumuman Jepang tersebut, namun pihaknya tetap menginginkan Tokyo menghentikan apa yang disebutnya "program perburuan paus untuk tujuan sains" itu.

"Pemerintah Australia berkeyakinan penuh bahwa tidak ada satu pun justifikasi yang kredibel untuk memburu ikan paus jenis apa pun dan Australia akan melanjutkan upayanya mengakhiri perburuan paus oleh pihak Jepang," katanya.

Upaya Canberra menekan Tokyo itu diwujudkan dengan rencana pengiriman pesawat A319 milik Divisi Antartika Australia dan kapal patroli "Oceanic Viking" untuk menjalankan misi survelensi guna mengumpulkan bukti-bukti perburuan paus oleh kapal-kapal Jepang.

"Informasi tentang hasil pemantauan ini penting bagi pengambilan tindakan hukum," kata Menlu Smith.

Reaksi Tokyo adalah penolakan tegas terhadap manuver Canberra karena program "scientific whaling"-nya di Laut Selatan didukung perjanjian internasional.

Namun, perbedaan sikap kedua pemerintah dan publik kedua negara dalam isu perburuan paus tidak lantas mempengaruhi komitmen keduanya untuk menjaga hubungan dan kerja sama bilateral yang luas selama ini.

Menlu Smith sendiri menegaskan kembali komitmen pemerintahnya untuk menjaga hubungan Canberra-Tokyo yang baik itu dalam wawancaranya dengan Stasiun TV "Channel Seven", menanggapi pelepasan kedua aktivis SSCS tersebut.

Dalam sejarah hubungan kedua negara, isu perburuan paus memang telah membuat Canberra dan Tokyo tidak pernah sejalan, namun di luar isu tersebut, kedua pemerintah relatif berhasil memperluas kemitraan strategis mereka di bidang perdagangan dan keamanan.

Jepang tercatat sebagai salah satu mitra dagang utama Australia di samping Amerika Serikat (AS), China, Korea Selatan, Selandia Baru, Jerman, dan Inggris.

Di masa pemerintahan PM John Howard, kedua negara bahkan sudah memulai perundingan tentang perdagangan bebas (FTA) sejak April 2007.

Di bidang kerja sama keamanan, Australia dan Jepang pun telah memperluas kemitraan mereka, yang antara lain ditandai dengan adanya pertemuan tingkat menteri luar negeri dan menteri pertahanan.

Meskipun demikian, tampaknya dalam perjalanan persahabatan Australia-Jepang, isu paus bak "batu krikil dalam sepatu" yang mau tidak mau mewarnai dinamika hubungan keduanya.

*) disiarkan ANTARA pada 18 Januari 2008