PENYATUAN ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA BERJALAN "POSITIF"

Kelompok minoritas Tionghoa cenderung semakin dapat diterima dan menyatu dengan mayoritas penduduk asli Indonesia sebagai dampak positif dari keleluasaan dan kebebasan yang berkembang di era reformasi namun pandangan stereotipe tentang mereka masih tetap ada.

Pendapat itu disampaikan Indonesianis asal Inggris, Dr.Susan Giblin, dalam seminar akademis terbatas bertema "Inklusi Paradoks -Menjadi Tionghoa di Indonesia" yang diselenggarakan Sekolah Ilmu Politik dan Studi Internasional Universitas Queensland (UQ), Brisbane, Jumat.

"Proses inklusi kelompok Tionghoa Indonesia berlangsung positif sekalipun masih dijumpai masalah yang berkaitan dengan stereotipe," katanya.

Giblin mengatakan, pengalaman buruk kelompok etnis Tionghoa di Indonesia selama 32 tahun masa Orde Baru (1966-1998) seperti dilarangnya pemakaian bahan-bahan berbahasa China, terjadinya represi budaya, dan tidak diakuinya Konfusius sebagai kepercayaan, tidak lagi tampak sejak tumbangnya pemerintahan Soeharto.

Namun, di tengah upaya masyarakat Tionghoa menunjukkan keindonesiaan mereka supaya dapat diterima mayoritas bangsa Indonesia melalui penerbitan manifesto dan karya sastra misalnya masih terhadang oleh hal-hal yang paradoks akibat masih adanya pandangan stereotipe terhadap mereka, katanya.

Dalam pemaparannya, Dr.Giblin menjelaskan secara panjang lebar tentang pengalaman kelompok etnis Tionghoa dalam konteks diskursus Indonesia sejak era 1909 - 1950, 1966-1998, dan pasca-1998.

Penulis artikel "Civil Society Groups Overcoming Stereotypes? Chinese Indonesian Civil Society Groups in Post-Suharto Indonesia" (2003) itu menjelaskan berbagai perkembangan positif kehidupan minoritas Tionghoa Indonesia di era reformasi dilihat dari aspek budaya, keyakinan, kewarganegaraan, penghapusan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan RI), hukum dan peluang politik.

Hanya saja, perkembangan positif tentang bersatunya kehidupan masyarakat Tionghoa dengan mayoritas bangsa Indonesia di era reformasi itu cenderung belum terjadi di tingkat "lokal" karena penghapusan SBKRI sejak era BJ Habibie masih sering diabaikan oleh birokrat di daerah.

"Di tingkat lokal, masih banyak pihak yang tidak memperdulikan hukum yang berlaku," katanya.

Jumlah warga Tionghoa diperkirakan sekitar empat persen dari total penduduk Indonesia.

Seminar akademik terbatas itu dihadiri sejumlah staf pengajar, mahasiswa dan pemerhati masalah Indonesia di UQ, termasuk sejarawan kondang Prof.Robert Elson.

*) My news for ANTARA on May 22, 2009